Ketik disini

Metropolis

Randis Nunggak Pajak? Apa Kata Dunia!

Bagikan

* BPK Periksa Aset Kendaraan

MATARAM – Memalukan! Rupanya yang tidak taat bayar pajak kendaraan bukan cuma masyarakat. Tapi, para pemegang kendaraan dinas (randis) pun lalai pada kewajiba bayar pajak. Padahal, anggaran bayar pajak kendaraan selalu tersedia. Pakai uang negara pula.

Hal ini terungkap kemarin, saat pemeriksaan aset randis digelar Dispenda NTB bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini bagian dari audit laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2014.

“Memang. Kita temukan ada kendaraan dinas yang belum bayar pajak,” kata Kepala Dispenda NTB Hj Putu Selly Andayani, di sela pemeriksaan kendaraan bersama BPK, kemarin. Namun, Selly tak merinci jumlahnya.

Dia mengatakan, kendaraan yang tidak membayar pajak ini bukan lantaran uang tidak ada. Dia memastikan, di seluruh SKPD, anggaran untuk membayar pajak randis selalu tersedia tiap tahun.

Mantan Kepala Biro Keuangan ini menduga, randis yang tak bayar pajak itu, akibat pemegang kendaraan yang lalai. “Karena beberapa kali sudah terjadi, akhirnya ada yang keterusan,” ungkapnya.

Ditegaskannya, pemeriksaan kendaraan kemarin, bagian dari upaya menertibkan pemanfaatan dan pengelolaan randis di NTB. Dan Selly memastikan, bahwa randis yang menungak pajak, tetap akan dikenakan denda sebagaimana keterlambatan lain pada masyarakat. “Kita ingin memastikan kian tertib. Dan kedepan, tak boleh ada lagi yang nunggak-nunggak,” tandasnya.

Sekretaris Daerah NTB H Muhammad Nur, yang juga menggelar inspeksi mendadak pada pemeriksaan kendaraan oleh BPK kemarin menegaskan, pihaknya tidak memberikan toleransi pada mereka yang menungak pajak kendaraan dinas. “Saya panggil mereka, dan kita minta segera ditunaikan,” tandas Nur.

Pengelolaan randis, termasuk mulai dari pencatatan, pemanfaatan dan pemeliharaan. Termasuk yang terkait dengan pembayaran pajak, seluruhnya adalah tanggugjawab kepala SKPD. Itu sebabnya, kepala SKPD yang kedapatan mengelola kendaraan tanpa bayar pajak, akan dimintai pertanggungjawaban.

Pemeriksaan randis ini akan berlangsung selama tiga hari. Kemarin, BPK memulai pemeriksaan kendaraan pada kantor SKPD yang berada di Jalan Majapahit dan di lingkup Sekretariat Daerah.

Pantauan Lombok Post, dalam pemeriksaan kendaraan dinas di kantor gubernur, ada kendaraan yang STNK-nya tidak ketahuan berada di mana. Ada pula randis yang masih menggunakan plat nomor kendaraan kedaluarsa. Plat nomor itu harusnya sudah diganti pada 2013.

Yang pakai plat nomor kedaluarsa beberapa di antaranya kendaraan jenis roda dua di bawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja. Dialporkan dalam pemeriksaan, bahwa plat nomor kendaraan itu belum diganti, lantaran saat penggantian STNK, bahan plat nomor tersebut telah habis di kepolisian. Sehingga masih menggunakan plat kedaluarsa hingga kini.

Ketua Tim Pemeriksa BPK, Kriesanindo kepada wartawan mengatakan, BPK memang menempatkan pengelolaan aset sebagai salah satu yang utama terkait pertanggungjawaban keuangan daerah. “Kendaraan itu nilainya sangat besar,” kata Kries.

Dia mengatakan, risiko kendaraan dinas juga jauh lebih besar dibanding risiko aset-aset provinsi lainnya seperti tanah dan bangunan. Mengingat, kendaraan dinas adalah aset bergerak. Sehingga, ada kemungkinan kendaraanya tercatat dalam neraca aset. Tapi sedang tidak berada dalam penguasaan pemerintah provinsi. Misalnya, ada kendaraan dinas yang masih digunakan pegawai yang telah pensiun.

Dia memastikan, pengelolaan aset kendaraan dinas yang tidak tertib, dapat memengaruhi opini BPK, dalam hal laporan keuangan. “Tapi, untuk hasil pemeriksaan hari ini, kami belum bisa beri gambaran,” kata Kries, saat dimintai tanggapan. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *