Ketik disini

Headline NASIONAL

Tak Boleh Ada Miras di Minimarket

Bagikan

*Hari Ini (16/4), Aturan Mulai Diterapkan

JAKARTA – Larangan menjual minuman beralkohol di minimarket mulai berlaku hari ini. Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum berniat melakukan sweeping untuk memastikan aturan tersebut dijalankan. “Nggak perlu sweeping-sweeping lah,” kata Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, usai bertemu Presiden Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (15/4).

Dia lebih memilih pendekatan dengan mengajak diskusi para pemegang lisensi minimarket. Mereka akan diajak sama-sama menjalankan aturan baru tersebut. “Aturan tetap harus dipenuhi, tapi jangan terus tiba-tiba curiga. Ini bagian dari pembinaan market,” imbuhnya.

Ketentuan pelarangan minimarket menjual minuman beralkohol itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Yaitu, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Di sana diatur, mulai 16 April, minimarket dan pengecer di seluruh Indonesia dilarang menjual minuman beralkohol di bawah 5 persen, termasuk di dalamnya bir. Penjualan minuman beralkohol golongan A hanya boleh dilakukan oleh supermarket atau hipermarket.

Sementara itu, sejumlah pengusaha minuman beralkohol telah menyampaikan keluhan lewat Kementerian Perindustrian. Secara garis besar, mereka melaporkan potensi omzet penjualan yang bisa menurun drastis jika kebijakan jadi direalisasikan.

Atas hal tersebut, Menteri Perindustrian Saleh Husin menyatakan akan mendiskusikan kebijakan baru pembatasan penjualan minuman beralkohol itu dengan Kementerian Perdagangan. Dia berharap akan ada solusi nantinya. “Kalau Pak Rachmat (Gobel) kan konsennya jangan sampai (minuman beralkohol) merusak generasi muda, nah ini nanti perlu didiskusikan,” kata Saleh Husin yang juga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Berdasar pembicaraannya dengan para pengusaha minuman beralkohol, omzet bisa turun drastis hingga 30 persen kalau kebijakan pembatasan diterapkan. “Kan cukup jauh itu, nah mereka menyampaikan ke kami soal itu,” imbuhnya. “

Sejumlah masukan terkait pengecualian pemberlakuan aturan baru tersebut, di antaranya diarahkan untuk daerah-daerah wisata yang banyak dikunjungi turis mancanegara. Salah satunya Bali.

Lalu, solusi apa yang akan ditawarkan? Menurut menteri berlatar belakang politisi Partai Hanura itu hanya menyatakan, penjualan minuman beralkohol tidak semuanya harus dibatasi. Menurut dia, penjualannya saja yang harus selektif. “Agar tetap tidak merusak generasi muda,” kata Saleh tanpa merinci lebih lanjut.

Selama ini, penerimaan negara dari cukai miras mencapai Rp 6 triliun. Namun, soal potential loss tersebut, Kementerian Perdagangan punya hitung-hitungan lain. Dengan diterapkannnya aturan tersebut, peredaran minuman beralkohol akan bergeser ke kafe atau hotel. Sehingga dengan sendirinya akan menaikkan potensi pemasukan dari pos pajak pertambahan nilai (PPn) sebesar 10 persen dan service charge sebesar 11persen. (dyn/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys