Ketik disini

Giri Menang Headline

Kerja Keras Demi WTP

Bagikan

Pemkab Lobar sangat berhasrat meraih status bergengsi wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB. Mereka rela kerja keras demi meraih status WTP di laporan keuangan yang selama ini jadi harapan.

****

SEJAK 22 Januari, BPK RI Perwakilan NTB turun menyisir instansi di Lobar. Satu persatu dinas maupun badan diminta melaporkan aset yang masih tercatat di neraca.

Kehadiran tim BPK itu memaksa dinas-dinas bekerja keras. Mereka menyiapkan berbagai laporan guna mempertanggungjawabkan harta milik instansinya. Terlebih lagi, mereka telah diminta oleh Bupati H Zaini Aroni kala itu untuk proaktif, terutama dalam memperbaiki data-A�data berkaitan dengan aset.

a�?Aset-A�aset yang dirilis harus diperhatikan. LebihA�-lebih untuk menuju WTP (wajar tanpa pengecualian),a�? pesan Zaini sebelum ditahan KPK atas kasus dugaan suap pengembangan kawasan wisata di Meang, Buwun Mas, Sekotong.

Ia mengaku, aset Lobar masih berantakan. Menurut dia, ada aset tapi tidak ada suratnya, begitu pula sebaliknya suratnya ada namun fisiknya nihil. a�?Kepala aset dan sekda diminta untuk rapikan,a�? pintanya.

Zaini meminta pendataan aset harus lebih diperhatikan. Kesalahan seperti tahun lalu tidak bisa terulang tahun ini. Untuk itu, kepala SKPD diharapkan untuk teliti dalam mencatat aset yang ada di lingkup instansinya.

a�?Cukup tahun lalu. Tahun ini, semuanya harus rapi,a�? harap dia. Selain itu, Zaini menyarankan seluruh pimpinan SKPD hadir langsung ketika ada tim dari BPK. Jika mereka meminta dokumen pendukung seperti laporan keuangan dan aset, sambung Zaini, harus dibawa lengkap.

a�?Apapun dokumen yang diminta semuanya bawa lengkap,a�? kata Zaini. Saat ini BPK sudah turun ke sejumlah SKPD. Mereka melakukan pengecekan laporan keuangan tiap SKPD. Tim BPK mendalami terkait dengan pengelolaan keuangan serta LKPD. Yakni standar akuntasi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pesan Bupati Zaini ini tidak ingin diabaikan pemkab. Mereka akan mewujudkan cita-cita sang bupati untuk meraih status WTP. Seluruh instansi punA� menyatukan tekad guna mendapat WTP sebagai hadiah untuk Bupati Zaini.

Saat ini, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan SKPD sebagai sampel uji petik. SembilanA� SKPD itu adalah dinas tata kota, pertamanan, dan kebersihan, dinas PU, dispenda, sekretariat daerah, dinas kehutanan, dinas kelautan dan perikanan, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretariat dewan. BPK akan mengakhiri audit terhadap instansi tersebut pada 3 Mei mendatang.

Nah, guna menggenggam status WTP, Pemkab Lobar harus mengambil langkah penghapusan aset senilai Rp 42 miliar. Alasannya, aset yang berseliweran sejak tahun 1970 itu menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB.

Selama ini, hadangan Lobar untuk meraih WTP selalu tersandung dengan masalah aset. Karena, aset yang sudah rusak dan hilang tetap tercatat dalam neraca. Untuk meraih WTP, salah satunya pengelolaan aset harus baik. Jelas tempatnya dan alamatnya.

Aset yang dihapus ini merupakan aset yang sudah lama seperti gambar Presiden. Kala itu, gambar Presiden dan Wakil Presiden tercatat sebagai aset.
a�?Itu kan harus dihapus karena masih masuk di neraca. Yang dihapus juga itu seperti meubeler,a�? kata Wabup Lobar H Fauzan Khalid.

Usulan penghapusan itu tidak termasuk aset berupa tanah. Pihaknya juga sudah menyampaikan perihal itu kepada dewan. Kendati demikian, nilai aset yang dihapus ini cukup besar dan mencapai angka puluhan miliar rupiah.

a�?Memang nilainya banyak, karena selama ini kita tidak pernah menghapusnya,a�? terangnya.
Dengan adanya penghapusan aset yang lama ini dapat menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu, tambah dia, Lobar diharapkan bisa meraih status WTP.

a�?Semoga saja, penghapusan aset ini bisa jadi pertimbangan,a�? harapnya. Sebelumnya, usulan penghapusan aset ini mendapat angin segar dari DPRD Lobar. Mereka memberikan restu terhadap usulan eksekutif menghapus aset senilai Rp 42 miliar. Kendati demikian, pansus sempat mempertanyakan kelengkapan administrasi aset terutama yang rusak dan hilang.

Diketahui, Aset yang diusulkan dihapus Pemkab Lobar, diantaranya aset yang rusak berat sebesar Rp 14.911.977.353.18, aset hilang Rp 18.612.646.638.90, dan aset bangunan senilai Rp 8.365.858.769.83. Totalnya, aset yang akan dihapus dari tahun 1970-2014 Rp 41.881.482.761.91.

Aset tersebutA� tersebar di 56 instansi, seperti dinas, badan, kantor, kecamatan, UPTD, sekolah, dan puskesmas. Dari jumlah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar paling besar nilai aset yang diusulkan dihapus, yakni Rp 16.799.175.572.43. Angka itu disusul Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Rp 4.881.281.389.08, sertua posisi ketiga ditempati Dinas Kesehatan dengan total sebanyak Rp 3.151.362.579.12.

Jangan Sepelekan Randis Hilang

Keberadan aset seperti kendaraan dinas (randis)A� jangan dianggap sepele. Dari tahun ke tahun, randis yang hilang kerap menjadi temuan BPK. Sebab, keberadaan randis yang hilang dan belum dikembalikan tetap tercatat dalam neraca aset.

Belum lama ini, BPK memeriksaan 405 randis milik beberapa dinas di lingkup Pemkab Lobar. Dari pemeriksaan itu, ada belasan randis yang belum diketahui keberadaannya. Ada yang ngaku hilang, ada pula pemegang randis yang masih enggan menyerahkan kendaraan berplat merah itu.

Kabag Umum dan Rumah Tangga Setda Lobar,A� Zainuri Ikhsan menegaskan, hilangnya randis ini dapat berimbas pada penilaian BPK NTB. Menurut Zainuri, jika randis yang hilang tidak bisa dibuktikan dan dijelaskan kepada BPK, status WTP bisa hilang.

a�?Kalau tidak ada bukti hilang, bisa janggal WTP,a�? katanya. Randis yang banyak hilang itu berasal dari Sekretariat Dewan (Sekwan). Jumlahnya mencapai angka 18 unit randis. Kendaraan itu merupakan tunggangan anggota dewan periode 2004-2009 dan 2009-2014. Randis itu berupa motor jenis Honda Supra X 125 dan Yamaha Vixion.

Zainuri mengatakan, bagi pemegang randis yang belum dikembalikan dengan alasan hilang, , pihaknya sudah meminta agar segera dibuatkan bukti kehilangan. Melalui Sekwan, sambung dia, pihaknya meminta untuk membuat laporan kepada kepolisian.

a�?Laporan kehilangan itu bakal dijadikan bukti laporan pemkab kepada pada BPK,a�? ujar dia. Permintaan agar dibuatkan laporan untuk memastikan randis tersebut benar-benar hilang. Karena BPK sendiri meminta pemkab menunjukan bukti hilang. Jika sampai itu tidak dikembalikan atau diberikan, maka akan menjadi temuan BPK saat ini.

Selain dewan, ada sejumlah mantan kades yang belum mengembalikan randis. Mereka beralasan hilang, bahkan ada pula yang menyebutkan motor jenis Suzuki Tunder itu menjadi hak milik mereka. Jumlah mencapai 10 unit motor.

a�?Kami sudah meminta Satpol PP. Merekapun telah melacak dan mencari hingga ke rumah pemegang randis,a�? terang dia.

Randis roda empat yang diperiksa mencapai 105 unit. Sementara, randisA� roda dua sekitar 300 unit. Dalam pemeriksaan itu, randis yang diambil nomor mesin dan diperiksa surat masih lengkap.

Rela Kerja Lembur

Keseriusan Pemkab Lobar untuk meraih WTP makin terlihat. SKPD yang menjadi sasran pemeriksaan bekerja keras menyelesaikan temuan dari BPD. Misalkan, Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan.

Dinas pimpinan HL Winengan rela bekerja lembur siang dan malam untuk menyelesaikan persoalan aset yang tercatat sebagai harta intansinya. Winengan bekerja malam hari bersama anak buahnya untuk menuntaskan aset-aset dinasnya.

Tak terkecuali, seluruh pejabat dinas seperti bendahara barang, keuangan, pengeluaran, bendahara penyimpanan, kepala seksi, dan kabid diminta kerja. Langkah tersebut tidak lain untuk mengejar status WTP.

a�?Kami kerja hingga malam hari untuk selesaikan aset yang menjadi temuan BPK dari tahun ke tahun,a�? ujarnya. Kerja lembur ini, kata dia, sebagai bentuk kesungguhan dinasnya dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, tujuan utamanya untuk meraih opini WTP.

Ia mengaku, dalam kurun waktu selama tiga hari, timnya mampu menuntaskan permasalahan aset. Nantinya, hasil ini akan disampaikan kepada BPK bersama intansi lainnya.

a�?Hasil kerja tim ini akan dilaporkan ke Wakil Bupati Fauzan Khalid saat rapat gabungan semua SKPD nanti terkait masalah aset,a�? ungkap dia. (Islamuddin/r6)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *