Ketik disini

Metropolis

Lalu Gita Sesumbar Lahan MR Segera Clear

Bagikan

MATARAM – Pemprov NTB menargetkan setidaknya pada Agustus tahun ini, persoalan lahan yang masih belum beres di kawasan Mandalika Resort sudah ada titik terang. Indonesia Tourism Depelovment Corporation (ITDC), direncanakan akan memulai proses pembangunan hotel milik sendiri Agustus mendatang.

“Kita harapkan, persoalan lahan sudah clear sehingga pembangunan bisa berjalan mulus,” kata Asisten II Pemprov NTB HL Gita Aryadi.

Dia mengemukakan hal itu menyusul kedatangan sejumlah pemilik lahan ke kantor gubernur pekan lalu, dan mengaku lahan mereka belum dibayar. Mereka menyebut, lokasi lahan tempat ITDC hendak membangun hotel di dekat Novotel, belum dituntaskan seluas 75 are.

Gita mengatakan, pengakuan masyarakat itu memang harus diverifikasi terlebih dahulu. Apakah memang benar seperti itu, atau justru sudah dibayar sebelumnya, dengan bukti-bukti yang memang sudah lengkap.

Perlu juga ditelusuri kata dia, apakah 75 are lahan yang disampaikan masyarakat ke kantor gubernur, termasuk areal 135 hektare lahan yang memang belum tuntas atau justru di luar itu.

ITDC sendiri kata Gita akan membangun hotel berbintang dengan kapasitas 200 kamar. Hotel ini rencanaya akan mengandeng JW Marriot sebagai pengelola. Letaknya bersebelahan dengan lokasi Hotel Novotel yang sudah beroperasi saat ini.

Kalaupun kata Gita ada anggota masyarakat yang mengklaim lahan tersebut miliknya, harus bisa dibuktikan dengan bukti alas hak yang sah. Sehingga tidak didasarkan hanya pengakuan lisan semata. “ITDC kan ada kerja sama dengan kepolisan dan kejaksaan untuk menyelesaikan itu. Masih ada waktu sebelum Agustus,” terang Gita.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB ini mengatakan, kawasan Mandalika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 sudah ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, yang tentunya juga memiliki master plan dalam proses pembangunannya.

Andai di kemudian hari kata Gita, benar bahwa lahan tersebut benar milik warga yang belum dibayar, maka kemungkinan pembayaran oleh ITDC juga terbuka. Sebab, andai hendak dijual ke pihak lain pun, peruntukan lahan tersebut pun tak bisa menyimpang dari master plan KEK yang telah ditetapkan PP 52/2014.

“Jadi kalau lahan itu bukan untuk bangunan sesuai master plan , maka tak boleh ada bangunan di sana,” kata Gita.

Secara khusus Gita mengatakan, terkait persoalan lahan di Mandalika, pemerintah kini memang sedang mencari format penyelesaiannya. Pemerintah memastikan, bahwa investasi tak hendak merugikan masyarakat. Apalagi para pemilik lahan. Namun, harus didukung bukti sah. (kus/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *