Ketik disini

Metropolis

Pendataan Penerima PSKS Dikebut

Bagikan

MATARAM – Pemerintah tak menutup mata dengan kemungkinan salah sasaran penerima dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang kini sedang digelontorkan. Sebab, basis data penerima program PSKS merujuk data keluarga tidak mampu pada 2011 silam.

a�?Datanya memang sudah sangat lama. Jadi salah sasaran itu memang kita temukan,a�? kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB, H Husni Thamrin pada Lombok Post, kemarin (26/4).

Dia mengatakan, harusnya pendataan keluarga tidak mampu, dilakukan pemerintah pusat pada 2014. Namun, lantaran tidak ada anggaran di APBN, menyebabkan pendataan baru bisa dilakukan 2015 ini. a�?Di NTB sekarang sedang berlangsung,a�? ungkap Thamrin.

Dia mengatakan, tidak cuma penerima dana PSKS yang ditemukan salah sasaran. Namun, program yang dijalankan dengan basis data sama seperti raskin, juga mengalami hal serupa. a�?Proses verifikasi dan validasi ditargetkan harus rampung pada Juni 2015,a�? kata mantan Sekretaris Bappeda NTB ini.

Pendataan ulang akan menjadi data base. Sehingga diharapkan program pemerintah yang terkait dengan raskin atau PSKS, tidak lagi ditemukan salah sasaran mulai tahun depan.

Untuk memastikan data valid, Thamrin mengatakan, pendataan melibatkan para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 116 kecamatan. Mereka sebelumnya sudah dilatih Kementerian Sosial untuk melakukan pendataan. Dalam bekerja, mereka dikoordinir Dinas Sosial kabupaten/kota.

Selama ini, TKSK memang berkutat pada pemetaan dan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masing-masing kecamatan. Selain melakukan pendampingan masyarakat serta lembaga kesejahteraan sosial penerima program bantuan Kementerian Sosial maupun bantuan dari Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam pendataan, TKSK bekerja sama dengan pilar sosial lainnya di desa, yakni kepala dusun, kepala lingkungan, ketua RT, pekerja sosial masyarakat, para anggota karang taruna, dan relawan sosial lainnya. a�?Dengan begitu, data yang dihasilkan benar-benar valid,a�? kata Thamrin.

Seluruh data yang tidak valid, akan menjadi bahan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Sehingga pada saat bersamaan, data penerima yang tidak sesuai kemudian bisa dihapus. Sementara mereka yang berhak menerima tapi belum termasuk dalam data, bisa dimasukkan.

Data ini kemudian akan ditetapkan berjenjang di tingkat desa, kecamatan lalu kabupaten/kota. Dan itu menjadi acuan pemerintah menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang akan mulai didistribusikan tahun 2015. Kartu itu akan menjadi acuan akses dana PSKS, Raskin, dan juga fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis di BPJS.

Secara khusus untuk program PSKS di NTB 2015, kata Thamrin, total menjangkau 470.663 kepala keluarga. NTB memperoleh dana Rp 284,369 miliar. Sebanyak Rp 1,972 miliar di antaranya adaah anggaran PSKS yang belum diambil penerimanya tahun lalu. Dana PSKS ini ditargetkan sudah dicairkan tuntas akhir Mei 2015 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM belum lama. (kus/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys