Ketik disini

Tanjung

Penyaluran Raskin Kurang Terpantau

Bagikan

*Karena Minimnya Tenaga Pengawas

TANJUNG – Beras miskin (Raskin) mulai didistribusikan sejak Maret lalu ke 33 Desa di Lombok Utara. Namun, pengawasan kualitas beras dalam distribusi dari kantor desa ke dusun kurang terpantau.

”Kita ambil secara acak untuk dipantau di satu Kecamatan ada satu desa,” ujar Kepala Bagian Ekonomi Setda Lombok Utara Agus Tisno.

Namun, keterbatasan pengawas ini tidak lantas menyebabkan banyak keluhan terkait mutu raskin yang dibagikan. Selama tiga bulan berjalan, pihaknya belum mendapat komplain dari masyarakat. Pihaknya pun beranggapan kualitas beras yang diberikan untuk jatah Lombok Utara selama tiga bulan ini cukup baik.

Agus juga menambahkan, jika ada beras dalam kondisi tidak baik dan menjadi temuan maka pihak Bulog diminta memberikan beras yang lain.

Kualitas buruk raski memang menjadi masalah klasik selama ini. Beras terlalu lama di gudang bulog membuat kualitas beras menjadi menurun. ”Selama ini kalau ada beras yang kualitas buruk tetap bisa ditukar ke pihak Bulog,” jelasnya.

Untuk Lombok Utara raskin yang diberikan sebanyak 30.682 ton. Persoalan saat ini yang menjadi keluhan yaitu anggaran pengangkutan dari kantor desa ke masing-masing dusun. Untuk biaya yang disediakan hanya Rp 50 per kilogram. Dengan jumlah anggaran ini sangat kurang apalagi dengan naiknya harga BBM.

”Rencananya anggaran APBD perubahan ada kenaikan untuk biaya pengangkutan raskin dari titik distribusi tersebut,” jelasnya.

Bagi desa yang mempunyai dusun jauh dan jalannya jelek seperti di Dusun Selelos Desa Tegal Maja tentu membutuhkan biaya lebih besar. Sehingga perlu ada penyesuaian dalam biaya angkutan tersebut.

Lebih lanjut, Agus mengatakan gun mencegah adanya tunggakan pembayaran raskin seperti tahun sebelumnya. Proses pembayaran tahun ini dilakukan langsung pihak desa ke rekening Bulog.

”Dusun yang mengumpulkan kemudian diberikan ke desa dan desa yang mentransfer langsung ke rekening Bulog. Ini agar tidak terjadi penumpukan dan antisipasi uang digunakan oknum,” tandasnya.

Agus juga berharap data penerima raskin bisa diperbarui. Pasalnya data yang digunakan BPS masih bersumber data 2011.

”Selama empat tahun pasti ada perubahan data. Namun jika ada yang salah sasaran desa bisa menggantinya melalui musyawarah desa (Musdes),” pungkasnya. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *