Ketik disini

Headline NASIONAL

Cueki Tekanan Asing

Bagikan

* Eksekusi Mati Tetap Dilaksanakan

 

JAKARTA – Jelang eksekusi terpidana kasus narkotika gelombang dua, tekanan terhadap pemerintah Indonesia begitu kuat. Pemerintah Perancis berupaya melakukan lobi untuk menggagalkan eksekusi warganya, Serge Areski Atlaoui. Lalu, Presiden Filipina Benigno Aquino III bahkan menemui Presiden Jokowi untuk meminta Mary Jane tidak dieksekusi.

Jaksa Agung M Prasetyo mengakui, tekanan pemerintah yang warga negaranya akan dieksekusi memang sangat kuat. Mereka berupaya melakukan pendekatan terhadap pemerintah. “Tekanan itu sangat kuat. Tapi, tidak akan memengaruhi kedaulatan bangsa,” jelasnya.

Apakah ada lobi langsung ke Jaksa Agung? Dia menjelaskan, pihaknya sama sekali tidak kompromi dengan lobi-lobi tersebut. “Saya tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak tersebut,” tandasnya.

Bentuk tekanan tersebut sampai pada menuduh adanya penyuapan hakim saat memvonis terpidana mati. Namun Prasetyo menuturkan, tuduhan itu harus dibuktikan. “Pertanyaannya, mengapa baru sekarang diungkapkan. Saat semua proses hukum sudah selesai, dari PK hingga grasi,” tegasnya.

Walau pengacara terpidana mati berupaya membuktikan kemungkinan adanya penyuapan hakim, namun hal tersebut tentu tidak memengaruhi proses eksekusi mati. “Eksekusi jalan terus,” jelasnya.

Apakah tertundanya eksekusi Serge merupakan bagian dari tekanan Perancis? Dia mengatakan, sama sekali tidak ada hubungannya. Warga Perancis ini hanya tertunda eksekusinya karena mengajukan perlawanan hukum atas penolakan hakim PTUN. “Yang perlu dicatat, Serge tetap akan dieksekusi. Tidak bersama dengan terpidana lainnya, melainkan sendirian,” ujarnya.

Penundaan akibat perlawanan hukum atas PTUN ini sangat disayangkan. Karena sebenarnya hal tersebut merupakan upaya yang tidak lazim dari pengacara terpidana mati. “Seharusnya, pengacara tidak mengabulkan seenaknya permintaan klien. Hal ini malah bisa merugikan bangsa. Tidak ada kepastian hukum,” tegasnya.

Upaya lobi justru sempat dilakukan pada Presiden Jokowi. Di sela mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Presiden Filipina Benigno Aquino III sempat meminta pengampunan pada presiden atas warga negaranya Mary Jane yang masuk dalam list bakal dieksekusi.

“Intinya, dia menyampaikan untuk diberikan pengampunan,” ungkap Presiden Jokowi, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sore kemarin. Saat itu, presiden yang sudah berangkat ke Malaysia sehari sebelumnya tersebut, baru saja tiba lagi di tanah air.

Mendapat permintaan dari Presiden Filipina tersebut, Jokowi belum memberikan jawaban. Dia hanya menjanjikan akan menyampaikan jawaban sore harinya. “Saya akan tanyakan (dulu) ke Kejaksaan Agung,” kata presiden.

Belum diketahui pasti argumen yang disampaikan Presiden Aquino saat meminta pengampunan warganya. Namun, berdasar desakan sejumlah LSM selama ini, Mary Jane yang di dalam dakwaannya dituduh sebagai kurir narkoba, disebut sebagai korban traficking.

Selain itu, selama persidangan, dia yang hanya bisa berbicara dalam bahasa Tagalog itu tidak didampingi penerjemah. Keterbatasan itulah yang dianggap sebagai salah satu yang membuat dia akhirnya mendapat vonis terberat, hukuman mati.  Pada kesempatan terpisah, usai menghadiri peringatan Hari Pers Nasional di Auditorium TVRI, Jakarta, tadi malam, presiden enggan menyampaikan detail jawaban yang akhirnya disampaikan ke Aquino. Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menlu Retno Marsudi yang diberi tugas menyampaikan jawaban.

Hanya saja, secara implisit, Jokowi sempat memberikan sinyal, keputusan akhirnya tetap melakukan eksekusi mati terhadap nama-nama yang sudah masuk daftar. Sinyal itu muncul ketika presiden disinggung soal dampak narkoba yang merusak generasi bangsa.

“Itu yang harus dijelaskan, pers harus menjelaskan itu,” tegas Jokowi dengan mimik serius. Dia kemudian membeber tentang data seputar jumlah generasi muda yang mati karena narkoba tiap harinya. Yaitu, 50 orang setiap hari atau sekitar 18 ribu tiap tahunnya.

“Jangan hanya dijelaskan yang dieksekusi. Jelaskan juga yang 18 ribu itu siapa saja,” lanjutnya, masih dengan mimik serius.

Tidak berhenti di situ, dia juga meminta pihak-pihak yang menolak eksekusi mati berkunjung ke pusat-pusat rehabilitasi. “Lihat mereka yang berguling-guling, yang meregang, yang teriak-teriak, cari informasi tentang itu,” tandasnya. “Kita serius perang terhadap narkoba, serius,” tegasnya.

Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah tak menampik, tekanan pihak asing memang bisa saja menimbulkan konsekuensi tertentu. Baik hubungan bilateral atau di organisasi internasional. Tapi, hal tersebut dinilai harus diterima sebagai upaya menegaskan kedaulatan hukum di Indonesia. “Kalau kita negosiasi soal ini, pemerintah mungkin akan untung dalam satu dua hal. Tapi, jaringan narkoba bakal senang berkali-kali lipat,” terangnya.

Di sisi lain, dosen hubungan internasional Universitas Paramadina Dinna Wisnu mengungkapkan sah-sah saja pemerintah bernegosiasi. Pasalnya, hal tersebut juga berkaitan dengan masa depan Indoensia secara utuh. “Itu sah dan boleh. Misalnya, supaya upaya reformasi Dewan Keamanan PBB lebih mulus,” ungkapnya.

Di antara semua pertimbangan, dia sangat berharap pemerintah Indonesia mau mempertimbangkan aspek HAM terkait keputusan eksekusi. Sebab, Indonesia sudah menjadi salah satu negara panutan terkait pembelaan HAM. “HAM itu exit point yang paling logis. Dan Indonesia adalah anak emas dunia soal komitmen penghormatan atas HAM,” jelasnya.(dyn/aph/far/uki/idr)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *