Ketik disini

Praya

Dewan Dituding Terlibat

Bagikan

*Dugaan Nitip Proyek Bantuan DBH CHT

PRAYA – Perseteruan petani tembakau yang tergabung di Forum Solidaritas untuk Advokasi Petani Tembakau (Forsuadsipt) NTB, dengan anggota DPRD Lombok Tengah dari fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) Legewarman berbuntut panjang.

Namanya disebut-sebut sebagai salah satu anggota dewan yang menitip proyek di salah satu dinas tertentu. Melalui bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) di 2015 ini.

Diduga, penitipan proyek itu bermuatan fee, antara dirinya dan rekanan. Untuk membuktikannya, Forsuadsipt melaporkannya ke jaksa dalam waktu dekat ini.

Ini mencuat, saat Forsuadsipt kembali menggedor gedung DPRD setempat, kemarin. Aksi adu mulut pun tidak dapat dihindari. Ketua Forsuadsipt Amaq Bundu mengecam tindakan Legewarman.

Menurutnya, ada dua kesalahan yang diperbuat yaitu penyalahgunaan bantuan DBH CHT dan mendapatkan fee proyek.

“Legewarman melanggar Peratuan Menteri Keuangan (PKM) Nomor 20/PMK.07/2009 tentang perubahan atas PMK Nomor 84/PMK.07/2008,” kata Amaq Bundu dihadapan Wakil Ketua DPRD Loteng Muhammad Nasib dan Asisten II Setda Loteng Nasrun di ruang Banmus.

Pemanfaatan dan penggunaan bantuan DBH CHT, terangnya tidak boleh dikemas dalam bentuk dana aspirasi atau akselerasi dewan. Namun, murni dijalankan Satuan Kerja Pelayan Masyarakat (SKPM).

“Sementara soal dugaan fee proyek, kami bukannya menuduh. Tapi, kita akan buktikan di jalur hukum,” ancam Amaq Bundu.

Mendengar namanya disebut, Legewarman dengan nada keras mempersilakan Forsuadsipt membuktikan seluruh tuduhan tersebut. Dia mengaku, proyek fisik dalam bentuk jalan produksi dan rehab jalan tani merupakan keinginan masyarakat secara umum.

Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada dinas terkait untuk menyiapkan alokasi dana dari bantuan DBH CHT.

“Bagi saya itu dana aspirasi dari bantuan DBH CHT, tidak ada yang salah. Kalau saya dituduh menerima fee proyek, silakan buktikan apa benar saya menerima atau tidak,” tantang Legewarman.

Aksi saling saut dan balas pantun keduanya membuat peserta hearing berdiam diri. Pimpinan dewan pun berkali-kali membisikkan kepada Legewarman untuk tenang dan tidak perlu memperpanjang masalah. Namun, Legewarman tetap ngotot dengan pernyataannya.

“Tolong pimpinan dewan mencukupkan perdebatan saya dengan Legewarman. Saya tidak mau banyak bicara dengan dia. Intinya, kita ketemu melalui jalur hukum saja,” saut Amaq Bundu.

Meski demikian, hearing menyangkut berbagai persoalan bantuan DBH CHT ini berlangsung aman dan terkendali. Tuntutan para petani pun sama, agar legislatif dan eksekutif menyiapkan perda tentang pemanfaatan dan penggunaan bantuan DBH CHT.

Termasuk, mempersiapkan kebutuhan teknis bagi petani dalam menghadapi musim tanam tembakau.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *