Ketik disini

Metropolis

Ini Bukti Pemerintah Tak Serius!

Bagikan

* Urus Masalah Makin Langkanya Area Pemakaman

A�

MATARAM – Pembahasan masalah lahan pemakaman semakin sumir. Antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) malah saling lempar tanggung jawab. a�?Susunan draf peraturan wali kota mengenai lahan pemakaman ada di Dinas Tata Kota,a�? kata Kabid RTH Dinas Pertamanan Nanang Edward, Senin (27/4) kemarin.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Tata Kota HL Junaidi mengatakan, terkait soal pemakaman secara teknis bagian dari Dinas Pertamanan. Draf peraturan wali kota (perwal) lahan pemakaman sudah dilimpahkan ke Dinas Pertamanan.

Sementara menurut Kepala Dinas Pertamanan H Kemal Islam, sampai saat ini pihaknya belum menerima draf perwal. Nanang sendiri mengatakan, pembahasan lahan pemakaman memang diinisiasi oleh Dinas Tata Kota. Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) ada rekomendasi dari Dinas Tata Kota. a�?Dari Dinas Tata Kota, bisa mengatur soal regulasi lahan pemakaman,a�? sambungnya.

Nanang mengungkapkan, harus ada fungsi sosial dari pengembang perumahan atau developer. Lahan pemakaman harus dipikirkan. Jumlah rumah yang dibangun proporsional dengan penyediaan lahan pemakaman.

a�?Tidak harus disediakan di sekitar rumah kalau khawatir dikatakan menjadi kota kuburan,a�? ucapnya.

Ditambahkan, developer bisa kerjasama dengan masyarakat sekitar. Perjanjian itu pernah dibuat oleh developer di Tanjung Karang. Pengembang perumahan menyerahkan uang pada pengurus makam. Perjanjiannya, nanti warga perumahan bisa dimakamkan di makam sekitar. a�?Bisa dicontoh. Tinggal komunikasi dengan tokoh sekitar,a�? tambahnya.

Sementara itu, Bendahara Real Estate Indonesia (REI) NTB H Rusni menyebut, belum ada keputusan final soal lahan pemakaman antara anggota REI maupun non anggota REI. Pertemuan dengan Pemkot Mataram hanya sekali dan belum menemukan kata sepakat.

Dikatakan, para pengembang perumahan tidak keberatan bila harus menyisihkan tanah untuk lahan pemakaman. Dengan catatan aturan 30 persen fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dikurangi. Developer pun tidak keberatan pemakaman dilakukan di perkampungan sekitar perumahan. Bagi developer yang penting pemerintah bisa menjadi fasilitator maupun mediator.(feb/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys