Ketik disini

Praya

MAS Siap Advokasi Putrie

Bagikan

*Terkait Relokasi di Pantai Kuta

PRAYA – Majelis Adat Sasak (MAS) NTB siap memberi dukungan moral kepada Kepala Dinas Budpar Lombok Tengah HL Muhammad Putrie. Dukungan ini terkait persoalan hukum yang sedang melilitnya. Mereka pun menyiapkan langkah hukum, apabila hakim menafikkan kebijakan pemerintah atas relokasi dan penertiban kawasan Pantai Kuta.

Apalagi, langkah itu dilakukan atas dasar ketentuan Perda Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Paer Tengah MAS NTB HL Moh. Syamsir mengatakan, tidak ada yang salah dalam pelaksanaan penertiban bangunan Lombok Baru.

Bagi mantan Wakil Ketua DPRD NTB itu, pemerintah berhak merobohkan bangunan milik Lombok Baru atas dasar legalitas hukum yang berlaku. Karena, di sepanjang Pantai Kuta tidak diperkenankan membangun bangunan permanen. Apalagi, lahan yang digunakan milik publik.

Kalau pun Lombok Baru, kata Syamsir, memegang dokumen sertifikat tanah, atau izin mendirikan bangunan (IMB). Maka, patut ditelusuri dan didalami siapa di balik keluarnya dokumen penting tersebut.

“Yang namanya kawasan pariwisata itu perlu ditertibkan jika melanggar,” kata Syamsir dalam jumpa pers di kediamannya, kemarin (27/4).

Sebagai mantan jaksa, Syamsir memandang langkah Putrie secara yuridis sudah benar. Karena, menjalankan perintah, atas amanah yang diberikan kepala daerah kepada dirinya.

“Tolong, kepala daerah juga jangan berdiam diri saja. Harus ikut menegakkan legalitas hukum yang digunakan selama relokasi dan penertiban dong,” lanjutnya.

Dikatakan Syamsir, MAS tidak membela Putrie secara pribadi. Namun, membela kepentingan lebih luas yaitu Gumi Tatas Tuhu Trasna ke depan. Apalagi, wilayah selatan Loteng menjadi tempat favorit wisatawan. “Kalau pemerintah diobok-obok seperti ini, lalu kapan daerah kita maju,” katanya.

Menjadi hal yang wajar, menurut Syamsir ITDC atau investor berpikir dua kali berinvestasi di wilayah selatan Loteng. Karena, kondisi wilayah yang carut marut. Tidak ada obyek wisata yang dianggap nyaman, indah dan bersih. Sebaliknya, jika kondusifitas daerah normal. Maka pemerintah berhak menuntut percepatan pembangunan investasi.

“Yang jelas, saya pribadi terus mengikuti perkembangan kasus Putrie ini. Prinsipnya, kami menyiapkan langkah hukum,” ujarnya.

Dia pun mengingatkan kepada hakim, agar tidak serta merta menjadi corong hukum atau ansih berbicara undang-undang. Tapi, harus melihat secara luas sebab dan akibat. Dia juga meminta agar penasihat hukum Putrie membela dan menegakkan kebenaran.

“Kalau Putrie dihukum, berdosalah kalian semua,” tegas Syamsir.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *