Ketik disini

Opini

Menyoal Transparansi & Akuntabilitas Keuangan di Perguruan Tinggi (2-Habis)

Bagikan

Oleh: Jannata
Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Peneliti dan Pengkaji Kemasyrakatan (HMP2K UNRAM)

TIDAK jarang mahasiswa kesulitan untuk mendapatkan data tentang pengelolaan keuangan kampus. Seperti akhir-akhir ini, media massa memberitakan a�?mahasisiwa dari fakultas hukum menggugat rektora�? di salah satu Perguruan Tinggi NTB, sekelompok mahasisiwa melakukan aksi protes, dan bahkan tercatat dalam bulan terakhir sebanyak 11 kali mahasiswa melakukan aksi protes yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Kondisi ini menunjukan bahwa a�?Transparansi dan Akuntabilitasa�? menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan di dalam kampus. Ini di sebabkan ketidaktransparanan birokrasi kampus dalam mengelola keuangan, sehingga menjadi isu yang selalu diangkat oleh gerakan-gerakan mahasiswa dalam setiap aksinya. Hal ini wajar di lakukan karena tata kelola keuangan kampus masih bersifat tertutup, yang tidak sesuai dengan amanat undang-undang seperti penulis ungkapkan sebelumnya yaitu prinsip transparan dan akuntabilitas. Padahal, dengan jelas telah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Lebih jelasnya lagi, asas keterbukaan informasi adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi. Hal ini telah di amanatkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menekankan perguruan tinggi negeri untuk selalu memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Artinya perguruan tinggi wajib membuka dan menyediakan informasi mengenai anggaran, kebijakan dan program di media cetak maupun media online sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada dasarnya bertujuan yaitu; menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, pengelolaan badan publik yang baik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

Kemudian di perjelas dalam pasal 7 UU KIP No.14 tentang kewajiban badan publik seperti kampus dan yang lainnya yaitu : (1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan; (2) Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Dengan melihat banyak permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan maka hal ini mengindikasikan bahwa konstitusi dan aturan perundang-undangan belum di jalankan dengan serius. Seharusnya, perguruan tinggi yang notabennya sebagai lembaga pencetak generasi bangsa, sudah selayaknya mampu mengelola dana keuangan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik di bidang pendidikan dan lebih-lebih akan mampu membuat lingkungan pendidikan menjadi nyaman,damai dan aman tenteram.

Menurut hemat penulis, tata cara pengelolaan keuangan yang baik adalah harus memenuhi asas umum pengelolaan keuangan negara seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan oleh penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, efektif, transaparan dan bertanggung jawab.

Semoga tulisan saya ini akan di jadikan bahan masukan oleh para pemangku kebijakan di lingkungan Perguruan Tinggi yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat,khususnya. Agar perguruan tinggi lebih transparan dan akuntabilitas dalam mengelola perguruan tinggi. Semoga!. (*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys