Ketik disini

Headline Tanjung

Gawat, TPA Dekat Permukiman dan Sungai

Bagikan

* Berpotensi Jadi Sumber Penyakit

 

TANJUNG – Keberadaan tempat pembuangan akhir (TPA)  sampah di Dusun Luk, Desa Sambik Bangkol disoroti dewan. Pasalnya, lokasi TPA yang lahannya masih mengontrak ini dekat perkampungan dan sungai sehingga dikhawatirkan menjadi ancaman penyakit bagi warga dan merusak sumber air warga.

”TPA yang sekarang harus direlokasi. Idealnya TPA jauh dari permukiman,” ujar anggota DPRD Lombok Utara Zarkasi, Selasa (5/5) kemarin.

Pemkab seharusnya memiliki pilihan lain sebagai lokasi TPA jangka panjang. Dengan keadaan sekarang, sudah banyak keluhan masyarakat. Inilah alasan dewan meminta pemkab tidak memperpanjang sewa lahan yang berakhir Desember mendatang itu.

Sementara itu, anggota dewan asal Sambik Bangkol Putrawadi mengungkapkan kekhawatiran lain masyarakat karena keberadaan TPA dekat sungai. Setiap harinya aliran sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas mandi dan mencuci.

”Kami menyarankan segera mencari solusi TPA yang lebih permanen,” kata Putrawadi.

Ketua Komisi I DPRD KLU Ardianto menegaskan, pihaknya di komisi mendorong pemerintah segera menemukan lokasi TPA. Politisi partai Hanura ini juga mendesak agar pejabat terkait di TAPD seperti Sekda dan Bappeda bersama-sama turun mencari lokasi.

”Mari kita segera cek sama-sama dan rencanakan anggaran pembebasannya,”tandasnya.

Terpisah, Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Lombok Utara I Dewa Made Purwa mengakui, lokasi TPA saat ini memang tidak ideal. Dekat dengan perkampungan dan sungai menjadi persoalan tersendiri. Bahkan masyarakat sudah mengeluh karena tumpukan sampah sudah mulai ke bahu jalan.

”Akhirnya kami sewa alat berat untuk menyingkarkan sampah itu masuk kembali ke dalam TPA,” ungkapnya.

Ditambahkannya, dalam penanganan sampah secara keseluruhan, pihaknya masih menemui kendala. Seperti kekurangan SDM, peralatan maupun biaya operasional. Ia mengakui, program belum bisa berjalan lantaran anggaran masih nyantol di PU Tamben.

Dalam APBD murni 2015, Kantor Kebersihan dan Pertamanan yang sebelumnya dari UPTD dianggarkan Rp 4 miliar. Namun anggaran itu terancam tak bisa digunakan, lantaran nomenklatur pemakaian anggaran belum mendapat rekomendasi BPK.

Untuk mensiasati anggaran operasional saat ini, Purwa sampai menempuh opsi pinjaman untuk selanjutnya pinjaman itu ditutup dengan anggaran bidang.

Purwa mengaku, pada awal 2015 lalu dirinya meminjamkan dana sekitar Rp 100 juta untuk operasional semua jenis armada dan upah tenaga yang jumlahnya mencapai ratusan. Jumlah armada sekarang ini, dua unit truk, dua pikap, dan tujuh kendaraan roda tiga. Sekarang tiga unit di antaranya rusak. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *