Ketik disini

Politika

Komisi V DPRD NTB Dorong Gerakan Internet Sehat

Bagikan

*Menyikapi Tingginya Angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak

MATARAM – Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan pengaruh negatif internet menarik perhatian Komisi V DPRD NTB yang membidangi kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Ketua Komisi V DPRD NTB Hj Warti’ah menegaskan pihaknya akan menginisiasi gerakan internet sehat bagi pelajar di NTB untuk meminimalisasi dampak negatif internet.

Gerakan internet sehat itu dinilai penting sebagai upaya penyadaran terhadap masyarakat agar lebih waspada terhadap penggunaan media internet. Untuk merealisasikan gerakan tersebut, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak baik dinas terkait, sekolah, dan siswa. “Gerakan ini didasari atas maraknya peristiwa baik menyangkut kekerasan seksual terhadap anak, kasus penculikan, dan lainnya terhadap penggunaan internet,” ujar Warti’ah di DPRD NTB usai rapat dengar pendapat dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kemarin (5/5).

Data dari LPA NTB, kasus kekerasan seksual terhadap anak mendominasi kasus yang ada pada 2014. Dari 147 kasus yang ditangani LPA NTB. 42 kasus di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Bahkan kurun waktu Januari hingga April 2015 LPA sudah menangani 60 kasus.

Menyikapi hal itu, Warti’ah menilai perlu upaya serius terutama pemerintah daerah untuk segera mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Komisi V DPRD NTB bahkan akan lebih fokus meperjuangkan rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perlindungan dan bantuan hukum bagi anak dan perempuan.

Dikatakan, pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota harus bekerja lebih keras untuk menyikapi fenomena tersebut. Terlebih kasus terkait anak lebih mengarah pada moralitas anak yang menjadi ancaman masa depan anak.

“Mari kita cari akar masalahnya, gerakan internet sehat ini diharapkan dapat mengurangi kasus diantaranya kejahatan seksual online termasuk yang menjurus pada kejahatan seksual terhadap anak,” papar Warti’ah.

Sekretaris Komisi V DPRD NTB H Lalu Fathul Bahri mengatakan tujuan perda penyelenggaraan perlindungan dan bantuan hukum bagi anak dan perempuan sangat berpihak bagi masyarakat. Diharapkan raperda tersebut dapat mengikat semua pihak baik pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya.

Raperda tersebut selanjutnya dapat menjadi pedoman dan panduan dalam pemberdayaan dan pelindungan anak dan perempuan. Hanya saja, masyarakat harus segera diperkenalkan dengan program yang mengarah pada penanganan yang bersifat segera.

“Karena ini terkait persoalan sosial yang menyangkut moral anak bangsa. Harus segera disikapi serius,” tandasnya. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *