Ketik disini

Politika

Mendagri Minta DPR Jaga Kemandirian KPU

Bagikan

*Menkum HAM Tunggu PKPU Pencalonan Pilkada

JAKARTA – Rencana Revisi UU Pilkada mengakibatkan DPR panen kecaman. Sebaliknya, KPU menuai pujian karena dinilai mampu bertahan dari tekanan parlemen. Dukungan bagi KPU pun datang dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Menurut dia, seharusnya kemandirian KPU dalam menyelenggarakan pilkada dijaga oleh semua pihak, termasuk DPR.

Tjahjo mengingatkan, DPR dan pemerintah sudah membuat kesepakatan saat merevisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015. “Salah satu poin revisinya adalah penguatan KPU dan Bawaslu,” ujarnya kemarin (6/5). Komitmen lainnya, termasuk dengan seluruh parpol, tahapan pilkada serentak harus berjalan sesuai dengan yang telah disusun KPU.

Pihaknya juga sudah sepakat dengan KPU untuk tidak ikut campur urusan internal parpol. Apabila ada persoalan, parpol dipersilakan menyelesaikan sendiri sesuai koridor, yakni berdasar peraturan perundang-undangan. Tidak perlu sampai melibatkan KPU ke dalam pusaran politik.

Parpol, lanjut mantan Sekjen PDIP itu, sudah memiliki AD/ART yang pasti juga mengatur solusi apabila timbul persoalan di antara para pemngurusnya. UU Parpol yang disetujui DPR pada 2011 juga telah mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan. “Munculnya wacana revisi lagi UU (Pilkada) dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan politik baru dan mengganggu konsentrasi semua pihak, khususnya KPU,” lanjutnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan, hingga kini peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan pilkada belum diundangkan. “Saya sudah menandatangani beberapa PKPU, namun untuk pencalonan belum,” ujarnya setelah menerima pengajuan pengesahan hasil Kongres PDIP di kantornya kemarin (6/5).

Yasonna menuturkan, hingga saat ini berkas peraturan KPU tersebut belum sampai ke mejanya. Bisa jadi belum diserahkan KPU. “Kalaupun sudah diserahkan ke kami, saya belum terima,” ucapnya.

Terkait dengan dualisme parpol yang berujung rencana revisi UU Pilkada, Yasonna menyatakan, putusannya memang tidak mungkin bisa diterima semua pihak. Ketika pihaknya mengesahkan salah satu kubu, kubu lainnya pasti meradang. “Tapi, kalau dari segi kepastian hukum bagi kepentingan partai untuk mendaftar pilkada, saya sudah melakukan tugas saya,” katanya.

Seandainya saat itu ingin menggantung kedua kubu hingga persoalan selesai, pihaknya tidak akan mengeluarkan putusan apa pun. Namun, konsekuensinya, itu akan memperparah persoalan. Pihaknya akan dituding sengaja mengulur-ulur dan menghancurkan kedua parpol.

Yasonna menuturkan, saat itu pihaknya juga ikut andil dalam proses pembuatan UU Parpol. Di situ ditetapkan waktu tujuh hari bagi Menkum HAM untuk mengesahkan kepengurusan parpol. Tujuannya, segera ada kepastian hukum. “Misalnya tidak ada batas waktu, kami bisa mengulur-ulur supaya ini pecah berantakan,” ucap politikus PDIP tersebut. (bay/c6/aph)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys