Ketik disini

Headline NASIONAL

Presiden Diminta Segera Bersikap

Bagikan

* Segera Berkonsentrasi Laksanakan Tugas A�

JAKARTA – Isu reshuffle kabinet yang semakin deras, menjadi tantangan tersendiri bagi Presiden Joko Widodo. Berbagai tekanan politik yang dihadapi untuk segera merombak kabinet, justru diharapkan menjadi momentum bagi presiden untuk menunjukkan kualitas leadership-nya.

CEO Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menegaskan, presiden tidak boleh meletakkan pertimbangan melakukan reshuffle hanya berdasar pada tekanan politik. Presiden, menurut dia, harus lebih mengedepankan kriteria-kriteria objektif ketika memutuskan merombak kabinetnya.

Sekuat apa pun tekanan politik, menurut dia, tetap tidak boleh menjadi pertimbangan utama ketika hendak menggeser atau mengganti para menterinya. “Oke, presiden kita ini memang orang baru di pentas politik nasional, tapi enam bulan saya kira waktu yang cukup untuk bisa memahami,” kata Djayadi, saat dihubungi, kemarin.

Dia menyatakan, sebagai seorang presiden dalam sistem presidensial, Jokowi memiliki banyak alat politik yang bisa digunakan ketika menghadapi tekanan politik. Baik, dari partai-partai pengusung maupun pihak-pihak di sekitarnya. “Presiden harus sadar kalau dia punya kewenangan dan kekuatan yang luar biasa. Harus bisa berkata tidak ketika menghadapi tekanan dan desakan yang semestinya tidak dilaksanakan,” imbuhnya.

Djayadi kemudian memetakan pihak-pihak di balik munculnya wacana perlunya Jokowi segera melakukan reshuffle. Desakan paling besar adalah dari partai-partai pengusung, terutama PDIP. Wapres Jusuf Kalla juga termasuk yang secara langsung atau tidak langsung ikut pula mendorong.

Dia yakin, kalau seandaianya presiden akhirnya menyatakan tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat, seperti diinginkan beberapa pihak tersebut, tidak akan ada yang bakal mundur atau meninggalkan pemerintahan. “Sudah, yakin lah tidak akan ada yang mundur. Menjadi presiden ya memang harus begitu, harus sadar dan bisa menggunakan kekuatan dan kewenangan secara maksimal,” tandasnya.

Djayadi termasuk yang memandang perombakan kabinet belum menjadi kebutuhan pemerintah saat ini. Waktu enam bulan menjalankan pemerintahan terlalu pendek untuk dijadikan rentang waktu guna mem-punishment seorang anggota kabinet. “Kalau sekadar evaluasi sampai ada warning keras seperti diberikannya rapor merah, masih oke lah, tapi kalau reshuffle tunggu hingga setidaknya satu tahun,” katanya.

Dia menambahkan situasi saat ini sangat tidak kondusif. Kesimpangsiuran wacana reshuffle bisa memengaruhi kinerja para menterinya. “Harus segera ada kepastian, tidak boleh dibiarkan terlalu lama situasi ketidakpastian ini,” imbuhnya.

Saat ini, Jokowi sedang berada di luar Jakarta. Hingga 11 Mei 2015 nanti, dia melakukan serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Mulai dari Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Presiden dan rombongan kemungkinan juga akan singgah ke Papua Nugini.

Sore sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu (6/5) lalu PDIP membuat geberakan baru. Mereka mengumpulkan 33 ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP se-Indonesi ke Jakarta. Para pimpinan partai di daerah itu kemudian diajak menemui Jokowi di istana.

PDIP memang termasuk salah satu elemen di pemerintahan Jokowi-JK yang belakangan aktif bermanuver terkait reshuffle. Belakangan, sejumlah politisinya makin aktif mendorong agar perombakan dilakukan secepatnya.

Slogan lebih cepat lebih baik yang dipopulerkan Jusuf Kalla pada Pilpres 2009 lalu, kembali muncul. “Daripada membuat kegaduhan politik, untuk apa juga harus menunggu setelah hari raya Idul Fitri, lebih cepat lebih baik,” kata politisi PDIP Falah Amru, saat dihubungi, kemarin.

Dengan segera diputuskan, menurut dia, pemerintah otomatis bisa segera berkonsentrasi lagi melaksanakan tugas-tugasnya. Sebab, dalam pandangannya, wacana reshuffle diakui atau tidak berpengaruh terhadap konsentrasi para pembantu presiden di kabinet. Setidaknya, para menteri akan dihinggapi tanda tanya termasuk yang bakal terkena perombakan atau tidak. “Selain itu, saya rasa presiden juga telah memiliki catatan terhadap menteri-menterinya, mana yang baik dan mana yang harus diganti,” imbuh ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDIP tersebut.

Dia juga menyinggung tentang beberapa pos yang layak untuk di-reshuffle. Selain perombakan di sejumlah posisi di tim ekonomi karena kinerja yang belum maksimal, dia sempat menyebut secara terbuka nama Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. “Tapi, ini bukan desakan, hanya masukan. Sebab, bagaimanapun reshuffle sepenuhnya hak prerogatif presiden,” tandas anggota Komisi VII DPR tersebut.

Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang merupakan salah satu sosok yang kerap dituding tidak bekerja efisien, memilih cuek menghadapinya. Meski tidak sedikit suara sumbang yang meminta agar dia dicopot sebelum memberikan dampak yang lebih buruk, salah satu menteri perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK memilih tidak terlalu memedulikan.

Menurutnya, hanya Presiden Jokowi selaku atasan menteri yang paling tahu kinerja para pembantunya. Karena itu, dia tidak mau ambil pusing soal komentar orang lain perihal kinerjanya. “Tanggapan saya, nggak ada. Yang menilai adalah atasan saya, yakni presiden,” ucapnya.

Lebih lanjut Rini menjelaskan, sebenarnya dia tidak tahu kenapa disebut memiliki kinerja buruk. Dia perlu tahu untuk menganalisa tuduhan demi tuduhan secara mendalam. “Saya mau tanya, dilihat dari angle mana saya rendah dalam bekerja? Dari sisi apa?” imbuhnya. (dyn/dim/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys