Ketik disini

Politika

Demi Golkar dan PPP, UU Pilkada Mau Direvisi

Bagikan

* Terancam Tidak Bisa Ikut Pilkada

JAKARTA – Usaha DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pilkada mendapatkan tantangan. Sejumlah kalangan menolak perubahan terhadap regulasi tersebut. Menurut mereka, empat pasal yang disiapkan oleh komisi II itu tidak akan memperbaiki kualitas pilkada. Revisi hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Hal itu diutarakan oleh Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyadi. Didik memandang revisi UU Pilkada yang digulirkan oleh anggota dewan sudah sangat keterlaluan. Karena penambahan empat pasal tersebut bukan didasarkan pada perbaikan pilkada. Namun lebih pada pemenuhan kepentingan politik.

“Kalau situasi politik berubah, nanti akan berubah lagi,” ujarnya.

Empat rancangan pasal yang disiapkan komisi II yaitu efisiensi anggaran pilkada, transparansi dana pilkada, petahana atau incumbent dan terkait penyelesaian konflik parpol. Jika DPR bisa meyakinkan pemerintah untuk merevisi UU Pilkada, empat pasal itu akan dibahas dalam waktu satu bulan mulai tanggal 18 Mei-18 Juni 2015.

Sebelumnya Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan revisi UU Pilkada itu tidak hanya terkait dengan keikutsertaan partai yang masih berkonflik dalam pilkada. Ada tiga catatan kekurangan dalam UU Pilkada yang dibuat komisi II. Pertama adalah efisiensi anggaran pilkada. Dia mengatakan, dalam pilkada serentak tersebut, anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar. Sebelumnya, pilkada hanya membutuhkan anggaran Rp 4 triliun.

“Namun, kini membengkak menjadi kurang lebih Rp 6,7 triliun,” paparnya.

Politikus Golkar kubu Aburizal Bakrie itu menyatakan, komisi II akan memasukkan pasal terkait dengan standar anggaran pilkada. Setiap daerah yang ikut dalam pemilihan kepala daerah harus menyediakan anggaran yang jumlahnya sama. Dia mencontohkan, jika bujet di kota A Rp 60 miliar, anggaran di kota B harus sama.

“Jadi, harus disamakan. Kalau kurang, pemerintah bantu lewat APBN,” ucapnya.

Yang kedua meminta pemerintah menyelenggarakan pilkada yang profesional dan transparan. Sosialisasi pilkada harus sampai ke pelosok-pelosok daerah sehingga semua orang bisa tahu jadwal dan tata cara pilkada.

Klausul ketiga terkait dengan pasal 71 UU Pilkada. Pada pasal itu disebutkan, jika ada incumbent yang maju lagi menjadi calon kepala daerah, enam bulan sebelum pemilihan dia tidak diperbolehkan mempergunakan kekuasaannya untuk memuluskan jalannya kembali duduk menjadi bupati atau wali kota. Contohnya, jika kembali maju, seorang bupati tidak boleh mengganti kepala dinas yang bertujuan untuk memenangkan dia.

Terkait alasan komisi II itu, Didik Supriyadi mengatakan, sejujurnya ke empat rancangan pasal itu tidak perlu ditambahkan. Karena tidak akan membuat penyelenggaraan pilkada bertambah baik. Misalnya terkait efisiensi dana pilkada. Menurut dia, pilkada serentak memang akan memakan biaya yang sangat besar. Karena penyelenggaraan pesta demokrasi kota/kabupaten dan provinsi tidak dilakukan bersamaan.

“Kalau mau efisien dilakukan bersamaan,” ujarnya.

Untuk transparansi dana pilkada, Didik menjelaskan hal itu memang diperlukan. Namun, titik tekan transparansi dana pilkada bukan hanya pada daerah yang menyelenggarakan. Namun juga pada parpol yang berkompetisi. Menurut Didik, parpol harus membuka semua dana yang dikeluarkan ketika pilkada.

Terkait petahana, Didik mengaku tidak perlu dipermasalahkan. Karena di dalam pilkada sudah terdapat instrument pengawas. Misalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Pelanggaran bisa dideteksi oleh Bawaslu,” tuturnya.

Sedangkan untuk konflik parpol, Didik meminta PPP dan Golkar untuk segera islah. Karena itu salah satu jalan tercepat agar parpol ikut pilkada. Sebab, jika menunggu keputusan putusan incraht, butuh waktu yang panjang.

“Jadi tidak bisa menyalahkan UU jika ada partai yang berselisih,” paparnya.

Lalu bagaimana solusinya ? Didik meminta pemerintah menolak permintaan DPR untuk melakukan revisi UU Pilkada. Menurut dia, revisi UU harus persetujuan antara dua belah pihak yakni eksekutif dan legislatif . Jika salah satu tidak berkenan, maka revisi UU Pilkada akan batal.

Menurut Didik, sebelum DPR merevisi UU Nomor 1 Tahun 2015 menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015, pihaknya sudah mengingatkan potensi kisruh yang akan terjadi.
“Idealnya pilkada serentak pertama itu dilaksanakan Juni 2016, dan waktu itu kami sudah menyuarakan,” ucapnya.

Hitung-hitungannya, saat itu daerah akan lebih siap untuk mendanai pilkada. Kemudian, putusan mengenai dualisme kepengurusan parpol sudah inracht sebelum tahapan pilkada dimulai. Ternyata DPR memilih Desember 2015 sebagai tanggal pelaksanaan. Kemudian, saat tahapan dimulai dan muncul masalah DPR menunjukkan inkonsistensi dengan merencanakan revisi lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mengatakan empat rancangan pasal tersebut belum putusan final dari komisi II. Lantaran belum disepakati oleh komisi II. Empat pasal itu lahir berdasarkan hasil temuan masalah menjelang pilkada serentak dari tenaga ahli.
“Hari Senin (18/5) baru akan diplenokan,” jelasnya.

Politisi PKB itu mengatakan, pihaknya mendukung revisi UU Pilkada. Namun tidak tahun ini. Menurut dia, jika revisi dilakukan mendekati waktu pilkada maka akan berdampak pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
“Kami Khawatir akan terganggu,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia meminta KPU dan pemerintah daerah utnuk menyelenggarakan pilkada sesuai jadwal yakni tanggal 9 Desember 2015. Nah, jika ada kekurangan pada saat penyelenggaraan, nantinya akan menjadi catatan penyelenggara pemilu dan DPR.
“Kekurangan itu yang akan dijadikan bahan untuk revisi UU Pilkada,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku heran dengan rencana tersebut.
“Ini menunjukkan bahwa kompetisi politik itu memang tidak fair,” ujarnya.

Tolok ukurnya, peraturan diubah setelah fakta diketahui. Fakta yang dimaksud adalah kubu parpol yang grupnya memiliki suara mayoritas di parlemen terancam tidak bisa mengikuti pilkada.

Dalam hal ini, Kubu Aburizal Bakrie di Partai Golkar dan Suryadharma Ali di PPP. Keengganan untuk islah membuat kelompok mayoritas mencari jalan lain, yakni dengan merevisi UU yang sudah ada.

“Kalau kita mau mengikuti peraturan perundangan yang ada, maka yang berhak mengikuti pilkada itu yang tercatat terakhir di Menkum HAM,” lanjutnya.

Persoalannya, antara Menkum HAM dengan DPR berbeda aspirasinya. Bagaimanapun, sentimen KIH dan KMP kembali mengemuka dalam kasus tersebut. Menkum HAM pro-KIH, sedangkan DPR, khususnya Komisi II mayoritas KMP. (aph/byu/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys