Ketik disini

Metropolis

Pemberhentian Sementara Zaini Segera Diajukan

Bagikan

* Wabup Fauzan Konsultasi untuk Mutasi

MATARAM – Pemprov NTB bakal mengajukan surat pemberhentian sementara Bupati Lombok Barat (Lobar) H Zaini Arony. Gubernur akan melayangkan surat ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipokor) Bali untuk meminta nomor registrasi perkara Zaini yang kini berstatus terdakwa kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata.

“Untuk mengajukan pemberhentian sementara itu, harus dilampiri nomor registrasi perkara dari pengadilan,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov NTB, Lalu Dirjaharta.

Setelah mendapatkan nomor registrasi, sambung dia, secepatnya pemprov akan mengajukan surat pemberhentian sementara Bupati Zaini kepada Kementrian Dalam Negeri. Prosedur itu sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang. Baru selanjutnya, Mendagri mengeluarkan SK pemberhentian sementara dan langsung menunjuk Wakil Bupati menjadi Pelaksana Tugas Bupati.

Mantan Kepala Biro Kerja Sama Sumber Daya Alam ini menambahkan, untuk penetapan Bupati definitif harus menunggu putusan pengadilan yang berbekuatan hukum tetap. “Kalau sudah didefinitifkan, baru nanti ditentukan apakah akan ada wakil bupati baru atau tidak. Untuk itu, kita juga perlu mempertimbangkan periode waktu sisa kepemimpinannya,” lanjut Dirjaharta.

Menunggu itu, sambung dia, Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid, masih memiliki kewenangan yang terbatas dan tak dapat mengambil kebijakan yang strategis. Plt Bupati juga tidak bisa melakukan mutasi pejabat.

Terbatasnya kewenangan Wabup sebagai kini menghadirkan kekisruhan sendiri. Belum lama ini, Dirjaharta mengaku, sudah didatangi oleh Kepala Bagian Pemerintahan Lobar untuk konsultasi. Ini terkait dengan rencana melakukan mutasi. Mutasi khususnya hendak dilakukan pada Kasat PolPP Lobar I Nengah Sughiartha.

“Dari Kabag pemerinthan Lobar memang sempat konsultasi untuk mutasi Kasat Pol PP setempat karena iklimnya dinilai tidak lagi kondusif,” kata Dirjaharta.

Namun, prihal rencana mutasi tersebut, Dirjaharta memastikan bahwa wabup yang belum memiliki kewenangan untuk itu. Ia menyarankan, pemkab Lobar melakukan seleksi terlebih dahulu, menyiapkan pengganti Kasat Pol PP Lobar sesuai mekanisme ASN yang ada.

Diketahui, desakan mundur terhadap Ical memang ramai disuarakan oleh anggotanya sendiri. Aksi demo menolak kepemimpinan Ical dilakukan selama beberapa pekan terakhir dengan cara tidak mengizinkannya masuk ke ruang kerja. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *