Ketik disini

NASIONAL

Jokowi Implisit Menolak

Bagikan

* Hasil Lobi Pimpinan DPR tentang Revisi UU Pilkada

JAKARTA – Berbagai upaya terus dilancarkan pimpinan DPR dan pimpinan komisi II untuk mengegolkan agenda revisi UU Pilkada. Setelah gagal di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lobi dilancarkan ke presiden.Lobi itu dibungkus dengan agenda rapat konsultasi.

“Kami sudah sampaikan kepada presiden. Presiden tentunya kami tahu sangat bijaksana dalam memberikan pendapat-pendapatnya,” kata Ketua DPR Setya Novanto setelah rapat konsultasi di Kantor Presiden, Jakarta.

Belum ada kesimpulan apa pun dari pertemuan tersebut. DPR memberikan waktu kepada presiden untuk membicarakannya dengan para pembantunya di kementerian terkait.

“Tentu kami harapkan nanti juga ada hasil akhir dari keputusan presiden. Ya, kita tunggu saja,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Bersama pimpinan Komisi II DPR, lima pimpinan DPR hadir menemui Jokowi. Selain Setya Novanto, empat wakil ketua turut menyertai, yakni Agus Hermanto, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah.

Revisi terbatas UU Pilkada bergulir di parlemen menyusul adanya parpol yang masih dirundung konflik internal dan memunculkan dualisme kepengurusan. Langkah revisi itu didorong partai-partai yang selama ini tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Komisi II DPR menginginkan, saat ada dualisme kepengurusan, KPU mendasarkan pada hasil pengadilan terakhir. KPU menolak rekomendasi komisi II karena bertentangan dengan undang-undang. Dalam UU Pilkada, keabsahan kepengurusan didasarkan pada keputusan Kemenkum HAM.

Di tingkat pemerintah, Mendagri Tjahjo Kumolo sejak awal menilai revisi tersebut belum perlu dilakukan. Dia khawatir revisi UU Pilkada justru akan mengganggu tahap pilkada serentak yang berjalan dalam waktu dekat.

Hingga sesaat sebelum rapat konsultasi, Tjahjo masih tidak yakin agenda revisi bisa selesai tepat waktu.

“Menurut KPU sudah ada mekanismenya. Jadi, ikuti mekanisme itu saja,” tegas Tjahjo sebelum ikut mendampingi presiden dalam rapat konsultasi.

Mekanisme tersebut, lanjut dia, merupakan langkah mendasarkan pada putusan Kemenkum HAM atas pihak mana yang berhak mengikuti pilkada.

Sementara itu, sepulang dari istana, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, presiden meminta DPR mempertimbangkan kembali rencana revisi tersebut.

“Secara implisit menolak. Hanya, beliau menggunakan bahasa mempertimbangkan kembali,” ujarnya saat tiba di gedung parlemen kemarin.

Dia menjelaskan, presiden beralasan, pelaksanaan revisi terbatas itu terlalu mepet dengan jadwal pilkada serentak Desember nanti. Selain itu, pemerintah menilai konflik partai sebaiknya diselesaikan di internal lewat institusi mahkamah partai.

Menurut Taufik, penjelasan presiden soal mahkamah partai itu sebetulnya salah kaprah. Sebab, mahkamah partai seharusnya demisioner ketika kepengurusan partai demisioner. Namun, dalam praktiknya, mahkamah partai masih dimintai pendapat soal dualisme kepengurusan baru. Karena itu, pihaknya akan membahas mahkamah partai secara khusus ke depan.

Politikus PAN itu mengakui, proses hukum yang berjalan saat ini tidak akan selesai sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah.
“Kalau misalnya islah, itu malah bagus,” lanjutnya.

Setelah penolakan tersebut, pimpinan komisi II akan melakukan rapat internal guna membahas rencana revisi. Yang jelas, revisi UU memang tidak bisa disetujui sepihak. Kalau ada salah satu pihak yang menolak, pembahasan tidak bisa diteruskan.

Di tempat terpisah, anggota komisi II Saan Mustopa menilai revisi UU itu sebenarnya tidak perlu dilakukan sekarang. Sebab, UU tersebut baru digulirkan dan bahkan belum dilaksanakan. Hal itu juga menyangkut performa serta kredibilitas DPR dalam membuat produk UU.

“Artinya, DPR tidak perform waktu membuat UU,” ujarnya. (dyn/byu/c5/tom/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys