Ketik disini

Praya

Usulkan Pinjaman Baru, Berencana Bangun Kantor

Bagikan

*Dari Tinjauan Direksi PIP Tentang Pembangunan Jalan

Kedatangan pejabat teras Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke Lombok Tengah dimanfaatkan untuk mengajukan usulan pinjaman baru. Di antaranya untuk membangun sarana perkantoran namun hal itu tak bisa direalisasikan.

***

KEHADIRAN Kepala Sub Devisi Pembiayaan dan Hukum PIP Risa Rahajeng di pendopo bupati belum lama ini, dimanfaatkan Ketua DPRD Loteng Puaddi FT untuk bersuara. Di hadapan pejabat teras itu, dia mengajukan pertanyaan dan pendapat agar PIP kembali memberikan pinjaman modal kepada pemerintah.

Namun, modal itu digunakan bukan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pasar atau sarana dan prasarana pendukung roda ekonom masyarakat. Melainkan, untuk pembangunan kantor dewan dan kantor bupati. “Itu pun kalau bisa,” ujarnya.

Karena pekerjaan rumah menyangkut pembangunan infrastruktur jalan kabupaten melalui pinjaman PIP sudah selesai. Di beberapa wilayah sudah tidak ada lagi jalan bebatuan, berlubang, berdebu atau rusak total lainnya. Itu semua, kata Puaddi karena dukungan pembiayaan PIP.

“Dulu, masyarakat gemar sekali menanam pisang di tengah jalan. Itu sebagai wujud aksi protes. Alhamdulillah, sekarang sudah tidak ada lagi,” ujarnya.

Kalau pun ada jalan yang belum diperbaiki, tentu akan diprogramkan melalui pembiayaan lain. Untuk itu, pihaknya tercetus untuk menyampaikan pinjaman PIP guna pembangunan dua kantor yang dimaksud.

Usulan dan pendapat pimpinan dewan itu pun ditolak mentah-mentah. Dengan gamblang Kepala Sub Devisi Pembiayaan dan Hukum PIP Risa Rahajeng menegaskan, PIP tidak bisa memberikan pinjaman modalnya untuk pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana yang bukan tujuannya kepentingan roda ekonomi masyarakat.

Kalau pun itu dipaksakan, terang Risa, tentu mengubah aturan hukum yang berlaku. Khususnya lagi, persetujuan Menteri Keuangan. “Kami tidak ada program bantuan modal itu untuk bangun kantor dewan, kantor bupati atau kantor-kantor lainnya,” tegas Risa.

Pinjaman PIP, jelasnya lebih kepada pembangunan infrastruktur jalan, pasar, pusat ekonomi dan perbelanjaan, pariwisata dan menyangkut kesejahteraan masyarakat lainnya. Itu pun, tekan Risa setiap yang mengajukan harus memenuhi syarat ketat yang ditentukan PIP.

Sehingga, lanjut Risa, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia tidaklah mudah mendapatkan pinjaman PIP. Loteng salah satu kabupaten yang dianggap PIP dipercaya, karena memenuhi syarat. Apalagi, selama dua tahun berturut-turut pemkab setempat mendapatkan predikat WTP dari BPK.

Atas dasar itu, PIP kembali mempertimbangkan memberikan pinjaman kepada pemkab. Namun, bukan untuk kepentingan pembangunan non roda ekonomi. “Mohon ini dapat dipahami dan di mengerti,” ujar Risa.(Dedi Shopan Shopian )

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *