Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Wow…, Banmus Tolak Bahas RAPBD-P

Bagikan

BIMA – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bima menolak mengagendakan jadwal pembahasan RAPBD Perubahan 2015. Penolakan itu menyusul eksekutif belum mampu memenuhi dan melengkapi sejumlah administrasi.

Di antaranya, pertanggungjawaban APBD 2014 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPKP mengenai penggunaan anggaran 2014 lalu.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Bima Fahrirrahman ST, sebelum administrasi itu dilengkapi eksekutif, pembahasan RAPBD Perubahan 2015 belum bisa dilaksanakan. a�?Aturannya seperti itu,a�? tegasnya pada wartawan.

Kata dia, hingga kemarin sejumlah administrasi itu belum dipenuhi eksekutif. Sehingga pihaknya menolak mengagendakan jadwal pembahasan RAPBD-P.
a�?Sebelum semua syarat itu terpenuhi, kita belum bisa mengagendakan,a�? katanya.

Diakui, setiap tahun pembahasan RAPBD-P dilakukan sekitar bulan September dan Oktober. Sedangkan bulan Mei untuk menerima pengajuan KUA-PPAS perubahan, untuk dibahas bersama eksekutif. a�?Normalnya setiap tahun seperti itu,a�? katanya.

Namun untuk tahun ini, agenda pembahasan RAPBD-P itu diajukan lebih awal oleh eksekutif. Meski begitu, jika semua aturan dapat dipenuhi, maka tidak ada alasan bagi Banmus untuk tidak mengagendakan pembahasan itu.

a�?Intinya sebelum bahas APBD Perubahan, semua kewajiban eksekutif diserahkan dulu ke DPRD,” tandasnya.

Disamping itu, penyusunan Perbup APBD 2015 juga dinilai terlambat. a�?Bagaimana mau bahas ABPD Perubahan, Perbup APBD 2015 saja belum disebarluaskan,a�? sorotnya.

Sementara itu Asisten II Setda Kabupaten Bima Drs Muzakkir MSi mengaku, pengajuan pembahasan APBD-P itu tidak ditolak. Namun diundur karena legislatif masih melaksanakan jadwal kegiatan lain. “Maunya dewan agenda-agenda itu didahulukan,a�? ujurnya.

Diakui, sebelum pertanggungjawaban APBD 2014 dan LHP BPK, pembahasan RAPBD-P memang belum bisa dilakukan. Namun dapat dilengkapi dalam waktu dekat.

a�?Besok (hari ini, red), LHP BPKP akan kita terima,a�? katanya.

Kenapa pembahasan RAPBD-P 2015 itu diajukan lebih awal ? Muzakkir mengaku, karena ada perubahan asumsi anggaran. Ada tambahan anggaran dari pusat sebanyak Rp 30 miliar, termasuk dana desa.

a�?Dengan dipercepatnya penetapa APBD-P itu, maka penerapan dan realisasi anggaran dapat segera dilakukan,a�? pungkasnya. (mch/r9)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *