Ketik disini

Opini

Antara Asumsi dan Fakta Hukum WTP

Bagikan

*Oleh :Mansur, SH., MH
(Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram)

Menelisik tulisan Bapak Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, S.sos, MH dalam rubik Opini Lombok Post hari sabtu, tanggal 30 Mei 2015 dengan tajuk a�?Terima Kasih Untuk WTP Inia�?, menunjukan kepekaan seorang pimpinan (Walikota dan Wakil Walikota Mataram) bahwa suatu capaian/ prestasi yang diraih, bukanlah diperoleh tanpa kerja keras dan perjuangan yang panjang, dimana dalam era kepemimpinan a�?AMANa�? terhitung sudah 4 (empat) kali laporan LKPD selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun hal tersebut tidak menyurutkan komitmen bersama guna meraih wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Beliau sebagai pimpinan mengetahui sekaligus memberikan perhatian yang penuh atas kerja keras seluruh staf, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, dan umumnya seluruh staf di Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Namun demikian, opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diraih oleh Pemerintah Kota Mataram saat ini tidak dapat dihindari dengan adanya asumsi-asumsi miring yang merebak. Tentunya akan disikapi beragam oleh pribadi masing-masing, namun menjadi penting apabila dalam menyikapi suatu pertentangan justru menjadikan kita lebih dewasa dan sadar/ melek akan hukum, sehingga kita dituntut harus mampu memilah antara asumsi dengan fakta hukum, terlebih lagi dalam menyikapi a�?opini BPK wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diraih oleh Pemerintah Kota Matarama�?.

Dari sisi hukum, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara, maka dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dimana kita ketahui bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas pemeriksaan laporan keuangan.

Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, dalam audit sektor publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni: Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; pengertian Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dimana dalam Pasal 16 ayat (1) menyebutkan pada pokoknya bahwa :

a�?Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opinia�?.

Adapun lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1), dijabarkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion),opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Dengan demikian, opini BPK wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diraih oleh Pemerintah Kota Mataram, bukannya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat dilaksanakan oleh Lembaga Negara melalui pemeriksa yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sehingga laporan hasil pemeriksaan yang dimuat memiliki tolok ukur yang jelas, mulai dari organ yang melakukan pemeriksaan, mekanisme penilaian, validitas data-data, dan lain sebagainya yang tentunya akan bermuara menjadi sebuah kesimpulan pemeriksa.

Hendaknya asumsi-asumsi yang berkembang di segilintir orang terkait dengan perolehan opini BPK wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diraih oleh Pemerintah Kota Mataram adalah kurang tepat atau karena berbau politis, akan lebih berimbang (fair) apabila asumsi tersebut dikeluarkan oleh orang/ badan hukum yang berkompeten dan disertai dengan kajian yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahan hasilnya.

Perlu diketahui bersama, bahwa dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mataram Tahun 2014 a�� 2018, sesungguhnya target WTP tersebut ditargetkan akan tercapai pada tahun 2018, namun dengan upaya dan komitmen pimpinan bersama baik eksekutif dan legislatif yang didukung oleh aparatur Pemerintah Kota Mataram, target tersebut dapat diperoleh lebih awal, yakni pada tahun 2015 atau 3 (tiga) tahun lebih cepat. Hal ini menunjukan keberhasilan percepatan dibidang reformasi birokrasi.

Oleh karenanya wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang diraih oleh Pemerintah Kota Mataram merupakan kado terindah diakhir masa kepemimpinan paket a�?AMANa�?. Akan tetapi hal tersebut tentunya harus dipertahankan/ dilanjutkan bersama dengan dinahkodai oleh pemimpin yang telah TERBUKTI DAN BERPENGALAMAN.

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *