Ketik disini

Politika

Islah Parpol Harus Permanen

Bagikan

*Syarat jika Ingin Ikut Pilkada

JAKARTA – Partai Golkar memang sudah melakukan islah terbatas pada Sabtu (30/5). Dua kubu kepengurusan yang bersengketa disatukan agar partai berlambang beringin itu bisa mendaftarkan calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2015. Meski demikian, mereka tetap belum bisa dipastikan ikut pilkada jika belum ada SK baru dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) terkait dengan islah tersebut.

Komisioner KPU Juri Ardiantoro mengatakan, parpol yang sedang mengalami konflik kepengurusan, kemudian melakukan islah sementara, tidak bisa secara otomatis ikut pilkada tanpa SK Menkum HAM. Sebab, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 pasal 36 ayat 3 disebutkan bahwa islah harus dilakukan untuk menentukan satu kepengurusan yang sah. “Jadi, harus ada SK Menkum HAM yang baru,” ujarnya.

Dia menambahkan, pengertian menentukan kepengurusan baru dalam islah adalah membentuk pengurus yang baru. Pengurus baru itu juga harus dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM. “Tidak bisa menggunakan SK yang lama,” ucapnya.

Saat ini SK Menkum HAM masih menjadi objek sengketa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Kubu Agung Laksono dan Menkum HAM mengajukan banding atas putusan PTUN yang memenangkan gugatan Aburizal Bakrie.

Menurut Juri, SK kepengurusan hanya satu. Jika ada SK baru yang dikeluarkan, Menkum HAM harus mencabut SK sebelumnya. “Otomatis Menkum HAM harus mencabut SK sebelumnya atau yang saat ini menjadi objek sengketa di pengadilan,” paparnya.

Dia menegaskan, dalam penentuan kepengurusan parpol yang sah, KPU tetap berpatokan pada SK Menkum HAM. Penyelenggara pemilu itu tidak mau ambil pusing apakah islah Golkar yang bersifat terbatas tersebut hanya untuk pilkada atau selamanya. “Itu sudah masuk ranah politik. Kalau toh setelah pilkada jadi dua kepengurusan lagi, kami tidak mengurusi itu,” ungkapnya.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan, regulasi dalam PKPU tidak dibuat untuk mengintervensi parpol. Menurut dia, mekanisme pengesahan islah diserahkan sepenuhnya pada aturan Undang-Undang Parpol. “Setelah ada satu kepengurusan, baru didaftarkan ke Kemenkum HAM,” ujarnya.

KPU juga mengingatkan bahwa parpol yang telah sepakat islah tidak bisa lagi mempersengketakan SK kepengurusan. Pertikaian itu harus dihentikan karena islah harus diikuti pembentukan kepengurusan yang baru. “SK bisa diganti dengan SK yang baru,” jelas Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay.

Pendapat berbeda datang dari Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto. Menurut Didik, Golkar tidak perlu mengajukan SK kepengurusan baru. Sebab, tidak ada penunjukan Ketum yang baru. “Pakai SK yang lama saja. SK-nya Agung Laksono,” ujarnya.

Didik melihat kubu Ical sengaja mengalah dalam islah terbatas. Sebab, Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada jika islah itu tidak dilakukan. “Jadi, ketuanya tetap Agung,” tandasnya. (aph/bay/c7/fat)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys