Ketik disini

Tanjung

Lima Fraksi Beri Rekomendasi

Bagikan

* Terkait LPKJ Akhir Masa Jabatan

TANJUNG A�- A�Giliran lima fraksi di DPRD Lombok Utara menyampaikan pandangan atas LKPJ dalam sidang paripurna. Sebelumnya, Pansus LKPJ akhir masa jabatan Bupati Lombok Utara menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna.

Lima fraksi DPRD Lombok Utara menerima LKPJ dengan memberikan beberapa rekomendasi. Fraksi Golkar dalam pandangannya menyampaikan LKPJ akhir masa jabatan bupati merupakan mekanisme tata pemerintahan yang harus dilakukan sebagai bukti pertanggungjawaban terhadap publik.

a�?Dari paparan LKPJ ini menunjukkan realisasi yang lebih baik,a�? ujar Ketua Fraksi Golkar Ikhwanudin.

Namun Fraksi Golkar tetap memberikan rekomendasi. Antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pengentasan kemiskinan yang perlu ditingkatkan, dan melakukan reformasi administratif bagi kinerja birokrasi.

Sementara itu, Fraksi Hanura menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki ke depan. Mulai sektor PAD, kependudukan dalam hal pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum.
a�?Dalam pandangan kami, capaian pemkab sudah 80 persen lebih dari 10 program prioritas daerah, dapat dikatakan rata-rata telah mencapai kemajuan,a�? ujar Ketua Fraksi Hanura Ardianto.

Namun Fraksi Hanura juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki pemkab ke depan. Seperti di sektor kesehatan dan Kesbangpoldagri yang belum melampaui target RPJMD.

a�?Dua sektor ini harus terus dilakukan evaluasi dan perbaikan terutama agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal,a�? tandasnya.

Sedangkan Fraksi Merah Putih menyampaikan rekomendasi peningkatan kesejahteraan guru kontrak dan mempermudah penerbitan surat tugas, mempercepat operasional pelabuhan Carik, mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), dan pengawasan ketat pada bantuan di sektor pertanian.

a�?Ini adalah catatan-catatan yang harus mendapat perhatian pemkab ke depan,a�? tandas Ketua Fraksi Merah Putih Nasrudin.

Fraksi PKN juga hanya menyampaikan rekomendasi agar bantuan RTLH ke depan lebih mendapatkan pengawasan dari pemkab. Selama ini bantuan yang bersumber dari APBN lebih banyak bermasalah. Pemkab juga harus memperbaiki kinerja aparatur dalam pelayanan publik, serta meningkatkan lagi capaian sektor pendidikan dan kesehatan.

a�?Kami juga melihat kinerja Bappeda selama lima tahun sudah cukup baik,a�? kata juru bicara FPKN Meorit Arianto.

Fraksi Demokrat menyampaikan pemkab perlu mendata sumber pendapatan yang memungkinkan meningkatkan PAD seperti perhotelan dan retribusi parkir. Selain itu, meminta pemkab lebih mengawasi pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan.

Menanggapi hal itu, Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu mengatakan pihaknya menerima semua rekomendasi yang sudah disampaikan seluruh fraksi di DPRD Lombok Utara. a�?Catatan dan rekomendasi fraksi menjadi masukkan bagi eksekutif bekerja lebih baik lagi ke depan,a�? pungkasnya. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *