Ketik disini

Pendidikan

Tak Ada Sanksi

Bagikan

* Sekolah Negeri Cenderung Terima Siswa Melebihi Kuota

MATARAM — Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Mataram dinilai ambigu. Tidak ada sanksi bagi sekolah yang melanggar aturan kuota.

‘’Di satu sisi kami diberikan harapan menampung siswa dengan kuota ditentukan dinas,’’ kata Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Barokah Lalu Sirajul Hadi pada Lombok Post.

Sementara di sisi lain, kata dia, sekolah swasta melihat ada pembiaran dilakukan pemerintah. Sekolah negeri bisa menampung siswa sebanyak-banyaknya meski tidak sesuai fasilitas. Sekolah negeri semakin tak terkontrol menerima siswa.

“Banyaknya siswa semakin banyak mendapat anggaran tanpa memperdulikan sekolah swasta,” tudingnya

Disebutkan, PPDB tak akan jalan jika pemerintah tak melakukan kebijakan seadil-adilnya. Jika sekolah negeri menampung siswa sesuai fasilitas, diyakini sekolah swasta bakal kebagian siswa. ‘’Ini sekolah negeri mencari siswa sebanyak-banyaknya tanpa melihat fasilitas tersedia di sekolah,’’ terangnya.

Kata dia, sekolah negeri berani menampung siswa sebanyak-banyaknya lantaran tidak ada sanksi jika melanggar. Jika ada hukuman, paling tidak ada ketakutan dari satuan pendidikan menampung siswa sebanyak-banyaknya. Sekolah negeri menjadi pilihan wali murid. Untuk menyamakan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, maka sumbangan atau pelatihan jangan hanya dilakukan di sekolah negeri.

‘’Kami disuruh bersaing, sementara sumbangan laboratorium, pelatihan guru di sekolah negeri saja,’’ keluhnya.

Diungkapkan, jika ada sekolah swasta mampu bersaing dengan sekolah negeri itu luar biasa. Tak mungkin sekolah swasta menyaingi sekolah negeri apabila sekolah swasta tak memiliki siswa.

‘’Kami akan kalah segala-galanya, terutama finansial,’’ jelasnya.

Terpisah, upaya untuk membuat sekolah negeri tidak menampung siswa berlebihan dilakukan Dikpora Mataram. Dikpora menghindari adanya double shift . Pada PPDB tahun ini, satuan pendidikan diminta menerima siswa sesuai dengan jumlah kelas.

‘’Anak juga akan ngantuk belajar siang hari,’’ kata Kabid Dikdas Dinas Dikpora Kota Mataram H Zainal Arifin.

Dijelaskan, upaya pembenahan terhadap sekolah double shift berjalan. Seperti hadirnya SMPN 24 Mataram. Sekolah bisa memberikan penyebaran siswa di sekolah jantung kota.

‘’Mulai tahun ini SMPN 24 Mataram mulai menerima siswa baru,’’ terang pria jangkung ini.

Menurutnya, penerapan belajar sistem double shift terjadi lantaran kurang kelas. Itu mengharuskan sistem double shift. Sistem belajar double shift tidak efektif. “Apalagi pada kurikulum 2013 ini diharuskan 45 menit setiap satu jam pelajaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, upaya menghentikan proses belajar double shift tak bisa dilakukan sekaligus. Harus bertahap mulai tahun ini sekolah menerima siswa sesuai jumlah kelas.

“Misalnya SMPN 1 Mataram jumlah kelas 30, maka siswa yang diterima tahun ini 10 rombongan belajar,” tambahnya. (jay/r13)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *