Ketik disini

NASIONAL

Upgrade Pangkalan Data dengan Sistem Feeder

Bagikan

* Cegah Penggelembungan Jumlah Wisuda

JAKARTA – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki cara baru untuk mencegah praktik ijazah palsu dan ijazah asli tapi palsu (aspal). Yakni dengan meningkatan kemampuan (upgrade) pangkalan data pendidikan tinggi (dulu PDPT, sekarang PD Dikti) dengan sistem feeder.

Koordinator Kopertis Wilayah 1 Sumatera Utara (Sumut) Dian Armanto menjabarkan keunggulan PD Dikti versi terbaru itu. Dia menuturkan dalam PD Dikti versi lawas, perguruan tinggi hanya melaporkan mahasiswanya secara numerik atau jumlahnya saja. Tanpa nama dan identitas mahasiswa lainnya.

“Skema seperti ini rawan atau membuka peluang manipulasi,” kata Armanto kemarin. Contoh manipulasinya adalah, data riil mahasiswa suatu kampus hanya 500 orang. Tetapi oleh kampus dilaporkan ke PD Dikti versi lama menjadi 1.000 orang.

Dengan cara itu maka terjadi penggelembungan (mark up) jumlah mahasiswa. Dari yang aslinya hanya 500 orang, tetapi dilaporkan sebanyak 1.000 orang. Nah selisih jumlah mahasiswa itu disiapkan untuk dijual ke mahasiswa “siluman”. Ujung-ujungnya kampus yang aslinya hanya berhak mewisuda 500 orang, tetapi dia bisa mewisuda 1.000 orang.

Namun pada PD Dikti versi baru yang dilengkapi sistem feeder potensi kecurangan itu berupaya ditutup. Dalam pelaporan PD Dikti baru, kampus tidak boleh melaporkan mahasiswanya hanya jumlah atau numerik saja. “Tetapi juga harus ada namanya,” kata dia.

Dengan sistem baru ini, Kemenristekdikti berupaya “mengunci” atau menutup lubang adanya mahasiswa siluman yang tiba-tiba ikut wisuda dan memperoleh ijazah. Sebelum proses wisuda, kampus harus melaporkan nama-nama mahasiswa yang akan diwisuda.

Jika ada mahasiswa penyusup, gampang diketahui karena namanya tidak masuk dalam laporan di PD Dikti versi baru. Dengan demikian potensi adanya kuliah kilat bisa dicegah.

Armanto menjelaskan keunggulan lain PD Dikti versi baru ini. Yakni kewajiban kampus untuk memasukkan perkembangan proses akademik setiap mahasiswanya setiap semester (April dan Oktober). Dengan cara ini kopertis bisa mengetahui jumlah SKS yang sudah dijalani mahasiswanya. Untuk jenjang sarjana (S1) jumlah SKS minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS.

Dia juga menuturkan tentang kewajiban PTS melaporkan rencana wisuda ke kopertis. Armanto mengatakan tahun ini kampus-kampus di wilayahnya sudah rajin melaporkan rencana wisuda. “Biasanya dua pekan sebelum wisuda melaporkan nama-nama mahasiswa yang akan diwisuda,” tandasnya.

Setelah itu tim di kopertis mengecek satu persatu profil akademik mahasiswa yang akan diwisuda. Khususnya tentang jumlah SKS yang sudah dikumpulkan dan lama studi. Bagi mahasiswa pindahan dari kampus lain, harus dilampirkan catatan KRS (kartu rencana studi) dan KHS (kartu hasil studi) dari kampus lamanya.

Oktober tahun lalu Armanto menemukan kasus yang janggal. Yakni ada PTS yang melaporkan mahasiswa wisudanya berjumlah sekitar 300 orang. Kemudian diproses kopertis dan lolos semuanya.

“Tetapi saat proses wisuda, ternyata jumlah wisudanya ada 600 orang,” kata dia. Setelah itu pimpinan perguruan tinggi ini dipanggil oleh kopertis. Pihak perguruan tinggi beralasan bahwa ada mahasiswa susulan yang meminta mengikuti wisuda. Setelah dicek mahasiswa susulan itu ternyata valid dan tidak masalah.

Menurut Armanto meskipun akhirnya valid, seharusnya tidak boleh ada wisudawan susulan seperti itu. Jumlah wisadawan atau wisudawati harus sesuai dengan data yang dilaporkan. Jika ada tambahan, harus dilaporkan susulan. Atau jika tambahannya cukup banyak, kampus menggelar proses wisuda tahap berikutnya.

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kemenristekdikti Hermawan Kresno Dipojono mengatakan, sejatinya masyarakat sudah mulai menaruh perhatian terhadap perilaku nakal kampus. “Masyarakat sekarang aktif melaporkan jika ada proses wisuda di PTS yang tidak dihadiri orang kopertis,” tandasnya.

Menurut Hermawan idealnya setiap proses wisuda di kampus swasta harus mengundang dan diikuti orang kopertis. Sebab kopertis merupakan perwakilan pemerintah pusat di bidang pendidikan tinggi di daerah-daerah. Perwakilan kopertis juga bisa mengetahui jika ada kejanggalam dalam proses wisudanya.

Selain itu masyarakat juga mulai selektif memilih perguruan tinggi. Khususnya terkait dengan akreditasi. Seperti diketahui untuk melamar CPNS baru, saat ini harus minimal memiliki ijazah dari program studi (prodi) terakreditasi B. Sehingga prodi yang masih terakreditasi C jumlah mahasiswanya tidak bisa bertahan banyak. Fenomena ini sekaligus mendorong kampus-kampus untuk memperbaiki akreditasi prodinya minimal B. (wan/r3)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys