Ketik disini

Headline Selong

Pembantu Tak Membantu, Namanya Penjahat

Bagikan

* Bupati Ali Heran Dengan Kinerja Bawahan

SELONG – Ada apa dengan PNS Lombok Timur? Kalimat ini mulai sering terdengar dari berbagai pihak yang mempertanyakan kinerja birokrat di Gumi Selaparang.

Tak hanya orang dari luar saja yang mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Sekda Lotim H Rahman Farly juga mempersoalkan berbagai aspek dalam diri birokrat bawahannya. Serapan anggaran menjadi satu contoh persoalan terbaru yang dihadapi Lotim. Hingga tengah 2016, serapan hanya mencapai 27 persen saja. a�?Padahal hitung-hitungan waktu sudah berjalan 50 persen,a�? katanya di hadapan PNS yang dikumpulkan secara khusus, Senin lalu.

Persoalannya, jika tak tercapai sesuai target awal yang sudah dibuat, sejumlah dana yang dikucurkan pusat terancam dikurangi. Ia mencontohkan Dikpora Lotim yang memiliki anggaran sangat besar namun baru menyerap 30 persen saja.

Hal sama terjadi pada Dinas Kesehatan Lotim yang hanya mencapai 23 persen. RSUD Selong juga hanya ada di kisaran 33 persen saja. Yang paling parah adalah PU yang hanya mampu merealisasikan penggunaan anggaran mencapai 8 persen. a�?Dinas lain juga hanya 25-40 persen saja,a�? kata Sekda.

Bupati Ali Bin Dachlan juga tak habis pikir dengan kondisi yang ada. Dalam rapatnya dengan Presiden Jokowi di Jakarta pekan lalu, Bupati Ali menyebutkan, serapan anggaran yang rendah juga menjadi sorotan. Padahal uang yang dikucurkan tidak dalam keadaan datang terlambat. a�?Beberapa kantor dan bidang justru yang menghambat,a�? kata Bupati Ali.

Bupati mencontohkan, ada kantor yang tak mau membayar biaya kontrak sebelum mendapat fee (bagian,red) dari proyek tersebut. a�?Ini penjahat kalau ganggu program,a�? tegasnya.

Pola mencari upeti untuk kepentingan pribadi katanya tak bisa dibenarkan. Proyek yang sudah selesai dikerjakan kontraktor, harus dibayar segera. Upeti ini, kata Ali, mencapai 3-5 persen dari nilai proyek. Hal itu termasuk tindak korupsi dan maling uang rakyat. a�?Kalau pembantu tak membantu, itu namanya penjahat,a�? katanya di hadapan seluruh kepala SKPD dan Kabid lingkup Lotim.

Ia mengatakan tak berlepas tangan terhadap kondisi tersebut. Berulang kali satu per satu dipanggil, diingatkan dan diberi arahan yang benar. Namun berulang kali juga kata-kata sang Bupati Ali tak diindahkan.

Salah satu contoh yang dikemukakan langsung terkait SD Terara yang terus bermasalah. Bupati Ali kembali mengingatkan Kadis PPKA Lotim memprioritaskan hal itu. Dalam persoalan ini, ia juga menyemprot Kabid Dikdas yang berjanji menyelesaikan masalah namun tak kunjung tuntas hingga kini. a�?Anda bilang gampang, tapi mana buktinya,a�? katanya dengan nada tinggi.

Selain itu, dia juga menyinggung sejumlah proyek perikanan di Serewe di bawah DKP Lotim yang bermasalah. Belum lagi pembibitan mutiara yang berubah menjadi keramba. a�?Kadis kok tak tahu masalah itu,a�? katanya balik bertanya.

PNS, menurut Bupati Ali yang akrab dengan kaca mata hitam ini, harus mengetahui tupoksinya. Dinas PU juga tak lepas dari sorotannya. Bupati Ali mendapat banyak laporan, saat desa hendak membangun jalan diharuskan membeli berbagai keperluan semisal aspal di Dinas PU Lotim. a�?Dia bebas membeli di mana saja,a�? katanya.

Jika harus membeli aspal, kerikil, hingga semen di satu pihak saja, itu dianggap merusak dan hanya berorientasi keuntungan pribadi. a�?Saya heran dengan Anda semua yang tak bisa nyambung dengan pemikiran saya,a�? ketusnya.

Masalah lain yang menurut Ali serius adalah inflasi daerah yang terus meninggi. Inflasi katanya terjadi karena Lotim bergantung pada belanja proyek untuk memutar roda ekonomi. Jika ini terhambat, otomatis berpengaruh. Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) lantas diminta bekerja nyata. a�?Anda ngerti inflasi tidak,a�? katanya membentak H Syarif Waliullah, Asisten II yang merupakan Ketua TPID Lotim.

Seluruh anggota TPID, kata Bupati Ali, harus merombak total cara kerja. Tak sekadar rapat tanpa hasil. Namun lebih mengutamakan capaian positif. Dinas Pertanian juga tak luput dari sorotan. Seluruh jajaran diperintahkan evaluasi diri opsus pangan tak beri hasil dan gambaran menggembirakan. Pertanyaan pada kinerja PNS juga dialamatkan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Secara keras ia menyindir DKPD yang satu ini sebagai dinas berugak.

a�?Karena hanya itu yang Anda bisa buat,a�? sindir Ali.

Dinas ESDM Perindag katanya juga terlalu banyak mengurus pasar. Sementara bagian ESDM sangat jarang ditangani sebagai fokus yang tak kalah penting.

Ada apa dengan PNS Lotim, kalimat itu hingga kini terus terngiang. Kabid Aset dan Kabid Pajak juga tak lepas dari sorotan. Bupati Ali mengkaitkan WDP yang lagi-lagi diterima Lotim. Hal itu, kata Bupati Ali, menjadi gambaran kinerja para PNS dalam menjalankan sistem tata kelola. Padahal delapan dari sepuluh daerah di NTB meraih WTP.

Banyaknya tim juga menjadi kendala. Tim yang terus terbentuk dan bertambah jumlahnya tak kunjung memberikan hasil. a�?Untuk apa buat tim banyak-banyak, apakah ada dinas tim,a�? tanya Ali.

Untuk memperbaiki kinerja itu, Wabup H Haerul Warisin berjanji lebih ketat mengawasi kinerja PNS. Ia tak mau main-main dengan para PNS yang tak serius bekerja. Sesuai arahan Bupati Ali, Warisin secara khusus memang diminta ketat memantau para PNS. a�?Saya akan lakukan apapun untuk memperbaiki PNS Lotim, termasuk mengawasi dengan ketat,a�? tegasnya.

Sementara itu, kalangan DPRD Lotim menilai perlunya langkah tegas mengganti pejabat yang tak becus bekerja. Jika dibiarkan hal ini tentu memperburuk kondisi para PNS di Lotim. a�?Kalau tak mampu mundur saja, atau kalau tak mau yang dimutasi,a�? jawab Ketua DPRD Lotim H Khairul Rizal. (yuk/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *