Ketik disini

Kriminal

Darmawan Dibui Dua Tahun

Bagikan

MATARAM – Hakim Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan perkara kasasi dengan terdakwa, H Darmawan. Mereka menolak kasasi yang dilayangkan mantan Ketua DPD NasDem.

Kepastian itu tertuang dalam amar putusan nomor 836K/PID/2013 tertanggal 12 November 2013. Hakim dipimpin Salman Luthan dengan hakim anggota T Gayus Lumbuun dan HM Imron Anwari. Mereka memtuskan tetap menghukum H Darmawan dengan pidana penjara dua tahun.

Kini, putusan kasasi telah sampai ke tangan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Saat ini sedang dilakukan pendalaman terhadap isi, termasuk kebenaran dari petikan putusan tersebut. a�?Sudah turun. Kami masih pelajari,a�? kata Kajari Mataram Rodiansyah kepada wartawan, kemarin.

Ia mengaku, pihaknya mendapat salinan putusan itu Minggu lalu dari PN Mataram. Untuk eksekusinya, sambung dia, pihaknya perlu memastikan isi putusan. Jika putusan itu benar dari MA, kata dia, jaksa akan segera memanggil dan memeriksa terpidana. Kemudian, dilakukan penahanan di Lapas Mataram. a�?Eksekusinya tunggu selesai pelajari putusan. Kalau sudah selesai, kami akan panggil dan tahan,a�? tandasnya.

Dalam petikan putusan, Darmawan dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 264 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu secara terus menerus. Hukuman yang diterima terdakwa sesuai dengan putusan hakim pengadilan negeri (PN) Mataram tanggal 25 September 2012.

Pada putusan nomor perkara 243/PID.B/2012/PN.MTR terdakwa dihukum dua tahun penjara. Keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama, Darmawan bersama kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Mataram.

Pada tingkat banding, hakim yang menangani perkara dengan nomor 114/PID/2012/PT.MTR tanggal 3 April 2013 kembali menghukum Darmawan. Dia tetap dinyatakan salah. Usaha Darmawan untuk menempuh jalur hukum belum usai.

Dia yang bersengketa dengan Kompyang Wisastra Pande atas sengketa lahan berupa tanah seluas 31 Are di Kekalik Mataram menempuh jalur kasasi. Hanya saja, usahanya tidak membuahkan hasil. Darmawan kembali menelan kekalahan dan hakim MA memutuskan menghukum terdakwa.

Humas PN Mataram Sutarno yang dikonfirmasi mengenai putusan kasasi itu mengaku putusan kasasi terdakwa Darmawan telah turun. Bahkan, pihaknya telah mengirim kepada Kejari Mataram. a�?Sudah turun dan telah kami kirim ke Kejaksaan,a�? kata Sutarno.

Kasus sengketa lahan mencuat ketika Darmawan mempermasalahkan adiknya Adyani, yang merupakan penggarap terakhir tanah milik Kompyang pada 2001. Keduanya saling mengklaim jika lahan milik mereka.

Perkara itu pun digugat secara perdata ke pengadilan. PN Mataram memenangkan penggugat pada 2005. Darmawan pun banding. Pengadilan Tinggi (PT) NTB memenangkan Darmawan.

Namun, Kompyang melakukan upaya hukum luar biasa yakni Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Kompiyang juga menelusuri bukti pendukung dan menemukan indikasi para saksi dalam perkara itu telah disetir Darmawan.

Dua orang saksi yakni Ketut Putra dan I Gede Dwi Payana diminta bersaksi sesuai keinginan Darmawan. Mereka membantu memberikan keterangan palsu dalam pembuatan surat jual beli.

Kompyang pun melaporkan melalui jalur pidana hingga perkaranya bergulir di PN Mataram sejak Juni 2012. Sidang vonis di tingkat PN baru digelar pada Selasa (25/9). Dalam persidangan perkara pidananya terungkap, lahan yang disengketakan awalnya milik Nur Syafia��i. Sekitar 1965 dibeli oleh Mustajib sebagai tanah sawah seluas 62 are, yang kemudian dijual kepada Kompyang.

Karena tinggal di Bali, Kompyang pun menyerahkan lahan tersebut untuk digarap Amaq Husein. Setelah dikelola Husein dalam bentuk sawah, lambat laun menjadi kebun yang dikelola hingga 2005 oleh adik Darmawan bernama Adyani.

Pada 2005, Darmawan diduga membuat surat jual beli palsu akan objek sengketa tersebut. Darmawan menyebut, jika lahan 31 are dimiliki Ketut Putra dan I Gede Dwi Payana yang dibeli dari I Ketut Buntilan, warga Karang Medain, seharga Rp 51 juta pada 28 Agustus 1984. Padahal I Ketut Buntilan telah meninggal pada 1979 dan diaben pada 1985.

Darmawan juga menyatakan, pada 1996 objek sengketa dijual Gede Dwi Payana kepadanya, namun mencuat keganjilan karena dalam kwitansi pembayaran tidak mencantumkan nama Ketut Putra. Sehingga bukti penjualan lahan tersebut yang dibeli dari I Ketut Buntilan pada 1984 silam diduga kuat palsu. (cr-mas/cr-van/jlo/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *