Ketik disini

Praya

Mantan Camat Praya Menangis

Bagikan

* Tak Terima Jabatan Diturunkan

PRAYA – Mutasi yang dilaksanakan Bupati Loteng HM Suhaili FT berujung protes para pejabat lingkup pemkab dan kecamatan. Mereka merasa bingung karena jabatannya diturunkan. Pangkat dan golongannya pun ikut anjlok.

Mereka mengaku tidak pernah bertindak indispliner, asusila atau melawan hukum. Yang ada justru menunjukkan loyalitas kepada pimpinan dan kinerja pelayanan birokrasi yang maksimal.

“Saya kaget tiba-tiba jabatan saya diturunkan, ada apa ini,” kata mantan Camat Praya Nikman Buhari, kemarin di ruang sidang DPRD Loteng.

Saat menyampaikan pendapatnya, Nikman tidak bisa menahan air matanya. Berkali-kali dia minta izin untuk jeda. Beberapa menit sekadar meluapkan kesedihannya. “Saya tidak bisa menahan hati saya ini. Karena, saya merasa tidak pernah berbuat salah. Di mana salah saya,” ujarnya sembari mengusap air mata.

Yang membuat dirinya menangis, dia merasa selama empat tahun perjalanan kepemimpinan Bupati Suhaili, dia di depan mengangkat harkat dan martabat pemerintah. Khususnya, mengharumkan nama Gumi Tatas Tuhu Trasna di berbagai even lokal, regional, nasional hingga internasional.

Kecamatan Praya, kata Nikman, satu dari sebelas kecamatan lain di Loteng yang memiliki potensi sumberdaya manusia mumpuni. Sehingga, tidak heran event-even skala kabupaten, provinsi, dan nasional berakhir sukses, aman, dan terkendali.

“Saya berusaha menjaga dan mengangkat nama baik Maiq Meres (sebutan pasangan HM Suhaili FT-HL Normal Suzana). Tapi, kenapa saya dibalas dengan begini,” keluhnya.

Dia mengaku terkejut, setelah namanya menjadi salah satu pejabat yang diturunkan jabatannya. Dari jabatan Camat Praya menjadi salah satu kepala seksi (Kasi) di lingkup pemkab. Padahal, pengajuan pengusulan kenaikan pangkat dan golongan telah dilayangkan sejak satu tahun lalu.

“Dosa apa yang saya perbuat, hingga saya diturunkan jabatan saya ini,” ujar Nikman.

Senada dikatakan mantan Camat Batukliang Utara (BKU) Suranto. Dikatakannya, mutasi yang digelar pada 26 Mei lalu secara langsung telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Apalagi, dilaksanakan pada malam hari di detik-detik enam bulan masa berakhirnya jabatan bupati dan wakil bupati pada 27 November mendatang.

“Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mutasi itu tidak dilaksanakan pada jam kerja. Kenapa harus malam hari,” katanya di hadapan Wakil Ketua DPRD Loteng Ahmad Ziadi, Ketua Komisi I Samsul Qomar, serta Kepala BKD Lalu Sastrawirya dan Sekretaris BKD Anshor.

Suranto merasa mutasi yang digelar mendadak itu terkesan atas dasar suka dan tidak suka serta cenderung bernuansa politis. “Sebenarnya, teman-teman yang senasib dengan kami ini, mau hadir melaksanakan hearing. Tapi, mereka takut dinonjob. Tolong dewan membantu kami memenuhi keadilan dan kebenaran,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Kasi Trantib Satpol PP Loteng Ayudia. Dia membeberkan, dirinya merupakan salah satu pejabat yang dinonjobkan. Kebijakan itu, membuat dia bingung. Karena, keputusan yang disampaikan pejabat setempat saat dirinya sedang melaksanakan tugas sosialisasi perda di 139 desa/kelurahan di Loteng. “Saya dizolimi,” sindirnya.

Yang membuat dia bingung, ada rekannya di Satpol PP yang selama setahun jarang masuk kantor. Namun, jabatannya aman-aman saja. Bahkan pangkat dan golongannya dinaikkan. “Ada apa ini, apakah karena kami tidak dekat dengan penguasa,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD Loteng Lalu Sastrawirya mengatakan, Baperjakat bekerja sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Bukan Undang-undang ASN. a�?Belum ada turunan PP baru. Sehingga, mutasi pun dilaksanakan pada eselon III dan eselon IV. Bukan eselon II,a�? ungkapnya.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *