Ketik disini

Headline Politika

Bawaslu Kritisi Regulasi Pilkada

Bagikan

MATARAM – Sejumlah persoalan mencuat menjelang pelaksanaan pemilu kepala daerah. Diantaranya menyangkut keabsahan pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduk (KTP) dari daerah yang menggelar pilkada, tapi sudah pindah domisili. Termasuk mengenai pola verifikasi faktual terhadap KTP pendukung bakal calon yang maju dari unsur perseorangan.

Berbagai persoalan itu menjadi bahasan dalam kegiatan Coffe Moarning yang digelar Bawaslu NTB dengan melibatkan KPU, Bakesbang Poldagri, perwakilan partai politik, KPID NTB, serta awak media. Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan banyak persoalan yang pernah terjadi pada pemilu legislatif 2014 yang bakal terulang di pilkada. a�?Seperti contoh kasus yang pernah kami tangani saat pemilu legislatif 2014. Ada daerah yang data pemilihnya justru melebihi jumlah penduduk. Ini kan nggak rasional karena pasti sisanya itu palsu sehingga perlu diverifikasi ulang,a�? kata Khuwailid di Mataram kemarin.

Begitu juga mengenai pemilih yang berdomisili di luar daerah pemilihan. Namun mereka memiliki KTP yang membolehkannya untuk memberikan hak pilih. Khuwailid menegaskan berbagai persoalan itu harus dicarikan solusinya karena akan memicu perdebatan saat tahapan pemilihan berlangsung.

Sebagai pengawas pemilu, pihaknya tentu mendorong bawahannya untuk lebih maksimal dan kritis dalam mengawasi pilkada. Terutama menyangkut pelanggaran pemilu yang tidak sesuai dengan PKPU. a�?Ini menjadi perhatian penting yang harus disampaikan hingga pusat karena harus diatur dalam PKPU,a�? papar dia.

Menanggapi hal itu, komisioner KPU NTB Suhardi Soud menegaskan akan mempelajari sejumlah masukan-masukan terkait pelaksanaan pemilu. Mengenai ferivikasi faktual, pihaknya tentu akan melakukan sensus dan lebih jeli terhadap data pemilih.

Ferivikasi data pemilih dilakukan dengan cara menyocokkan data yang diperoleh langsung ke masyarakat. Dia menyontohkan jika ternyata pemilih berada di luar negeri atau justru sudah pindah domisili akan diverifikasi maksimal. a�?Kalau memang nggak ada orangnya ya bisa tidak memenuhi syarat. Ya kita coret kalau misalnya ternyata pemilih jadi TKI atau pindah domisili,a�? tandas dia.

Sementara itu mengenai persoalan batasan bagi masyarakat yang berdomisili diperbatasan antara daerah yang berpilkada, pihaknya akan menyampaikan ke pusat. Meski begitu, dia optimistis pelaksanaan pilkada di tujuh kabupaten/kota akan berjalan dengan baik.

Selain itu, dia juga menekankan terkait PKPU nomor 9 tahun 2015 terutama pasal 36 menyangkut dualisme kepengurusan partai politik. Menurut dia, berdasarkan PKPU tersebut partai politik yang sudah islah harus mendaftarkan kepengurusan partainya kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Meski begitu, pihaknya tetap menunggu keputusan KPU RI terkait kepengurusan partai mana yang sah dan dapat mengikuti pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota di NTB. Begitu juga dengan kepengurusan partai di daerah yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Dia mengimbau partai politik untuk segera menuntaskan persoalan dinternalnya terutama menyangkut kepengurusan yang absah. (tan)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *