Ketik disini

Headline Metropolis

Cie…Satpol PP Ngambek

Bagikan

* Bilang “Bosan” Razia saat Ramadan

MATARAM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram ngambek. Mereka mengaku “bosan” bila terus-terusan razia setiap Ramadan. Alasannya, razia tidak menimbulkan efek jera bagi pengusaha.

Karena itu, Satpol PP meminta pengusaha mentaati imbauan yang dikeluarkan wali kota. ”Lima tahun saya di Pol PP, seperti itu saja kegiatannya. Peneguran,mengamankan barang jualannya, tapi mereka tetap jualan lagi terus-terusan,” kata Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tramtibum) Satpol PP Mataram Bayu Pancapati, kemarin.

Tindakan tegas tidak bisa dilakukan, karena Satpol PP tidak punya payung hukum. Tidak ada sanksi bila ada yang melanggar.

Untuk itu, Ia mendukung rencana DPRD Kota Mataram membuat peraturan daerah tentang ketertiban selama Ramadan. Dengan aturan ini, para pengusaha nakal bisa dikenakan sanksi tegas. Minimal mereka dikurung selama beberapa bulan, sehingga ada efek jera.

”Kalau ada sanksi, mereka dikurung tiga bulan atau satu bulan saja, pasti mereka jera,” tegasnya.

Bayu meminta semua pihak mematuhi aturan. Sesuai arahan wali kota dan wakil wali kota, semua pelaku usaha hiburan tidak boleh buka selama Ramadan.

Alasan kurang pendapatan untuk karyawan tidak dapat diterima. Sebab hal itu bisa diatur.  ”Untuk gaji karyawan maupun tunjangan hari raya sudah ada,” paparnya.

Pemilik tempat hiburan harus tutup total. Sementara bagi rumah makan, mereka hanya dilarang pada jam-jam tertentu saja. Sore dan malam mereka bisa bebas berjualan. ”Tidak akan mematikan usaha mereka, cuma kita harus saling menghormati,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, kebijakan pemkot sudah jelas. Meminta pelaku usaha menutup sementara usaha hiburan mereka. Itu dilakukan untuk saling menghormati satu sama lain.

Pemerintah tidak ingin merugikan siapapun. Imbauan ini demi kebaikan bersama. ”Kami tetap memberikan imbauan, pembinaan kepada warga kita yang berjualan atau memiliki usaha. Tujuannya, menghormati umat yang sedang beribadah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Mataram Hasan Basri meminta agar surat edaran ini tidak sekedar imbauan. Tapi benar-benar bisa diterapkan di lapangan. ”Harus ada sanksinya, biar jelas,” sarannya.

Ia juga menyoroti masih maraknya penjualan minuman keras tradisional di beberapa wilayah di Mataram. Pemerintah diminta tegas. Jangan sampai ada kelompok ormas yang ikut bergerak.

”Ansor bisa bergerak, tapi kami masih percaya pemerintah lah yang punya wewenang masalah ini,” tandasnya. (ili/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *