Ketik disini

Metropolis

Jangan Anggurin 3.700 Temuan BPK

Bagikan

*Dewan Bakal Awasi Eksekutif

MATARAM – Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, meminta jajaran eksekutif segera menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum tuntas. Pada 2014, tercatat ada 3.700 temuan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp 49 miliar.

”Harus sudah selesai ditindaklanjuti dalam waktu dua bulan,” tandas Abdul Hadi. Waktunya, kata dia, memang mepet. “Tapi kalau ditunda-tunda lagi akan jadi masalah,” kata Hadi usai sidang paripurna DPRD NTB, kemarin.

Temuan BPK itu terdiri atas 1.800 kasus pada semester pertama 2014. Kemudian semester berikutnya kembali ada temuan 1.900.

Rata-rata temuan yang belum selesai itu kata Hadi berupa kesalahan administratif. Di antanya terdapat tujuh rekomendasi BPK soal pengendalian intern. Kemudian, terdapat tiga rekomendasi terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Rekomendasi itu, diminta segera ditindaklanjuti dengan perbaikan agar tidak terulang.

Selain itu, ada pula temuan BPK lainnya yang menyangkut fisik. Di antaranya yang menonjol yakni kasus pembangunan RSUP Provinsi NTB. Selain itu, ada juga temuan BPK menyangkut penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yang kembali menjadi temuan BPK juga menyangkut kelebihan pembayaran untuk proyek infrastruktur jalan.

”Jika ada temuan yang masih berpotensi menimbulkan kerugian, agar diganti setiap kerugian itu. Misalnya, kelebihan pembayaran segera dikembalikan,” kata Abdul Hadi. (uki/cr-dit/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *