Ketik disini

Headline Praya

Jika Ada Dana Pelicin, Lapor Polisi Saja

Bagikan

* Mutasi Pejabat Berujung Protes

a�?Tanyakan kepada kami berdua, bupati dan wakil bupati. Apakah benar, kami meminta atau menyuruh mengeluarkan dugaan dana pelicin itu,a�? kata Wakil Bupati HL Normal Suzana, kemarin usai menerima kunjungan Pemkab Bangkayan Kalimantan Barat di pendopo bupati. Dia angkat bicara setelah membaca permasalahan mutasi berujung protes sebagian pejabat yang merasa tidak puas dengan kebijakan itu.

Orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna ini menegaskan, bagi pejabat yang merasa mengeluarkan dugaan dana pelicin dalam mutasi 26 Mei lalu, agar melaporkannya ke polisi. Tentu dibarengi bukti dana yang dikeluarkannya.

Bukti itu, dapat digunakan sebagai langkah awal aparat hukum melakukan penyelidikan. Jika tidak punya, sebaiknya pejabat bersangkutan melaporkan nama-nama yang mencatut nama dirinya, bupati dan sejumlah pejabat lingkup pemkab lain.

a�?Bagi kami, ini yang disebut modus penipuan. Jadi, tolong laporkan ke polisi biar jelas dan tidak menjadi fitnah. Saya pribadi sangat menyayangkan kasus ini,a�? kata wabup.

Yang menjadi pertanyaannya, kenapa pejabat bersangkutan percaya oknum yang mengaku orang dekat bupati atau wakil bupati. Padahal, kebijakan mutasi selama ini dilaksanakan murni atas dasar jenjang karir birokrasi. Selain itu, untuk penyegaran organisasi birokrasi dan peningkatan kapasitas, kualitas serta profesionalitas pejabat bersangkutan.

Sehingga, tidak ada unsur balas dendam, politis, kedekatan kekeluargaan, pribadi atau kelompok. Apalagi, berbau materi. a�?Kalau ada oknum yang mencatut nama kami berdua, tolong sampaikan ke kami. Jika mereka PNS, siap-siap saja menerima sanksi tegas dari. Jika non PNS, kami melaporkan ke polisi,a�? ancamnya.

Bagi wabup, para pejabat yang menghalalkan berbagai macam cara. Khususnya, mengeluarkan dugaan dana pelican sama artinya mengejar ambisi mendapatkan jabatan atau menggeser jabatan tertentu. Sikap itu, justru merusak tata kelola pelayanan birokrasi ke depan.

a�?Kepada seluruh masyarakat Loteng jangan berburuk sangka kepada kami berdua. Sekali lagi, kami tidak pernah meminta atau menyuruh kepada siapa pun mengeluarkan dugaan dana pelicin itu. Silakan tanyakan langsung ke kami berdua, jangan mendengar cerita dari orang,a�? tegas wabup dengan nada berapi-api.

Dikatakan, mencuatnya isu dana pelicin itu secara langsung mengganggu roda organisasi birokrasi. Isu itu pun menjadi perbincangan hangat. Akibatnya, saling curiga mencurigai hingga tuduh menuduh pun tak bisa dihindari.

a�?Ingat, jabatan adalah amanah. Mendapatkan jabatan itu bergilir. Bisa saja sekarang jabatannya turun, tapi kita tidak tahu kedepannya. Jadi, jangan berburuk sangka,a�? serunya.

Sementara itu, ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) yang juga Sekda HL Supardan enggan menanggapi isu dugaan dana pelicin tersebut. Kendati demikian, pihaknya dalam waktu dekat akan mengumpulkan media guna meluruskan berbagai persoalan mutasi.

a�?Nanti kita ketemu semua di ruangan saja,a�? ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng Lalu Herdan. Dikatakannya, pengakuan pihak terkait yang mengeluarkan dugaan dana pelicin itu dalam waktu dekat akan dicek langsung. Dengan cara, memanggil sejumlah pejabat bersangkutan. Selanjutnya, akan diinterogasi khusus apakah benar mengeluarkan dana itu.

a�?Tolong, jangan memanfaatkan situasi politik menjelang pilkada ini. Apalagi, mencatut nama bupati dan wakil bupati,a�? kata Herdan.

Pola-pola seperti itu, menurut Herdan sudah tidak asing lagi didengar, hanya saja kendalanya adalah sulitnya membuktikan dugaan itu. Karena, masih sebatas pengakuan. Tidak ada dalam bentuk tertulis. a�?Itulah kepandaian oknum bersangkutan. Tapi, kita serahkan semua ke aparat hukum saja,a�? ujarnya.

Dia berharap agar ke depannya, para pejabat tidak percaya oknum yang mengatasnamakan orang dekat sejumlah pejabat.

a�?Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua. Kalau ada yang seperti itu, cepat laporkan ke kami,a�? seru Herdan.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar mengatakan, jika benar adanya dugaan dana pelicin itu, maka Komisi I tidak akan berhenti melaksanakan tugas pengawasan menyangkut mutasi. a�?Apa yang disampaikan rekan kami anggota Komisi I Suhaimi bahwa adanya muatan ekonomis dalam mutasi itu, bisa saja benar,a�? katanya.

Untuk membuktikannya, Qomar berharap kerja sama semua elemen terkait untuk bersama-sama membongkar dugaan muatan ekonomis. a�?Kalau dalam perjalanannya nanti benar kita temukan dugaan dana pelicin itu, maka panitia khusus (Pansus) segara kita bentuk,a�? ancamnya.

Pansus itu, terang Qomar, sebagai landasan yuridis dan politis melakukan proses penyelidikan. Hasilnya, menjadi rekomendasi khusus yang disampaikan ke aparat hukum. a�?Desas desus dugaan dana pelicin itu memang ada kami dengar. Tapi, kita butuh dua alat bukti. Mohon kerja sama untuk kita investigasi,a�? kata politisi Demokrat ini.

Mutasi Diklaim Sesuai Aturan

Lagi-lagi para pejabat di Pemkab Loteng menekankan, kebijakan mutasi diklaim sudah sesuai undang-undang yang ada. Mereka mengaku menggunakan PP Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. Bukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Alasannya, Undang-Undang ASN belum ada aturan turunan. Sehingga, Baperjakat mengacu ke aturan lama. Terbukti, mutasi yang dijalankan hanya pada eselon III dan IV. Tidak sampai ke eselon II.

a�?Kami mengacu aturan lama,a�? kata Wakil Ketua Baperjakat yang juga Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng Lalu Sastrawirya.

Hal yang sama dikatakan Wakil Bupati HL Normal Suzana. Dia mengatakan, jika ada pejabat bersangkutan yang merasa tidak puas atas acuan aturan mutasi. Maka, pihaknya mempersilakan mengadukannya ke komisi aparatur sipil negara (KASN) atau menggugat secara perdata.

a�?Itu hak setiap warga negara menyangkut penegakan hukum. Tapi, kami mohon agar pejabat bersangkutan untuk lapang dada. Terima saja jabatan yang sekarang,a�? ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah pejabat yang kecewa dengan mutasi menganggap telah melanggar Undang-Undang ASN. Apalagi, mutasi dilaksanakan bukan pada jam kerja. Termasuk, masa kebijakan mutasi dianggap tidak sah karena melewati batas enam bulan masa jabatan bupati dan wakil bupati berakhir.

Dalam waktu dekat ini mereka pun berbagi tugas. Ada yang melaksanakan aksi demonstrasi dan ada juga melalui jalur gugatan. Mereka optimis, gugatan PTUN atau uji materi Undang-Undang ASN dipastikan dimenangkan.

a�?Pada saatnya, kebenaran dan keadilan akan nampak. Kami ingin menunjukkannya,a�? ujar sejumlah pejabat struktural dan fungsional yang namanya enggan dikorankan.

Selain gugatan hukum, mereka juga sepakat mempidanakan pihak terkait karena dugaan dana pelicin. Soal bukti, memang mereka tidak memegang kuitansi atau serah terima keuangan. Tapi, mereka siap bersaksi di hadapan pengadilan. a�?Jangan memancing kami, tunggu saja kehancuran mereka yang menzolimi kami,a�? ungkap mereka.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys