Ketik disini

Metropolis

NTB Siapkan Zonasi Pesisir

Bagikan

MATARAM – Bermodal Rp 700 juta, Pemprov NTB kini tengah menyiapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Zonasi itu sangat penting sebagai instrumen penataan ruang dan perairan laut, mengingat perizinan sektor perikanan dan kelautan kerap tumpang tindih.

“Sekarang lagi penyusunan RZWP3K dan sedang dikontraktualkan dengan pihak ketiga. Anggarannya dari kementrian terkait sekitar Rp 700 juta,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan NTB, Aminollah.

Dia mengatakan, selama ini, perizinan untuk perikanan dan kelautan memang sarat tumpang tindih. Ini karena regulasi belum maksimal.

Menurut dia, NTB saat ini memiliki garis pantai seluas 2.332,80 kilometer dan 287 pulau-pulau kecil dengan berbagai ekosistemnya, seperti terumbu karang, padang lamun, rumput laut, hutan bakau.

Sumber daya pesisir tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Termasuk untuk pengembangan pariwisata bahari, penunjang transportasi laut, serta industri bahari lainnya.

Namun, diakui, bahwa pemanfaatannya sejauh ini tidak lantas seperti yang diharapkan. Kerap terjadi tumpang tindih pada perizinan yang dikeluarkan. “Apalagi, kewenangan izin kan kemarin di kabupaten/kota,” imbuhnya.

Tumpang tindih kepentingan, lanjut Aminollah, pada akhirnya cenderung menimbulkan dampak negatif pada ekosistem perairan laut.

Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB yang kini memegang kendali atas izin, mulai berbenah. Nantinya, RZWP3K diharapkan menjadi satu alat dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir secara berkelanjutan. Regulasi ini, menurutnya, sangat diperlukan mengingat pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melibatkan banyak sektor dengan berbagai kepentingan. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *