Ketik disini

Headline Metropolis

Wagub Isyaratkan Kocok Ulang Kepala SKPD

Bagikan

*SILPA Tembus Rp 149 Miliar

MATARAM – Kinerja kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov NTB jadi sorotan. Ini menyusul serapan APBD NTB 2014 yang terbilang masih rendah. Bayangkan saja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 149 miliar. Sebuah rekor baru. Tak heran, Wakil Gubernur H Muhammad Amin mengisyaratkan perlunya kocok ulang kepala SKPD.

“Ini bagian dari bahan evaluasi kita terhadap SKPD yang masih lemah serapan anggarannya,” kata Wagub usai rapat paripurna penjelasan kepala daerah terhadap raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB tahun Anggaran 2014, kemarin.

Wagub berjanji akan membuat rekomendasi untuk merombak pejabat yang dinilai lemah dalam hal penyerapan anggaran. Sehingga, ke depannya, anggaran yang dikucurkan bisa dimanfaatkan optimal untuk menunjang pembangunan maupun menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dirasakan betul manfaatnya masyarakat. “Ya nanti kita akan rekomendasikan itu kepada gubernur,” kata Wagub.

Dibandingkan dengan realisasi APBD 2013, SILPA pada tahun 2014 memang mengalami kenaikan drastis. Tahun 2013, SILPA hanya Rp 13,156 miliar. Sehingga kenaikannya pada tahun 2014 mencapai Rp 136,199 miliar atau 1.035,25 persen.

Namun, ditegaskan Wagub, kenaikan SILPA itu tidak melulu disebabkan ketidakmampuan penyerapan anggaran SKPD belaka. Melainkan juga dipengaruhi faktor lain. Semisal efesiensi ataupun kenaikan potensi pendapatan. “SILPA itu kan juga disebabkan karena kita melakukan penghematan. Kita sudah melakukan efisiensi anggaran,” jelas Wagub.

Kendati demikian, ia tidak menampik bahwa penyumbang utama SILPA tahun ini disebabkan belanja modal yang tidak terselesaikan atau putus kontrak. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengerjaan fisik RSUP NTB.

Saldo kas yang berada di Badan Layanan Umum Daerah RSUP NTB, saat ini, masih sebesar Rp 41,5 miliar lebih atau menyumbang sekitar 30 persen dari total SILPA tahun 2014. Dikatakan Wagub, pengerjaan proyek RSUP itu belum tuntas disebabkan ketidakmampuan rekanan.

Mengantisipasi terulangnya hal serupa, Amin mewanti-wanti agar seleksi rekanan lebih diperketat. Rekam jejak kontraktor harus benar-benar diteliti, dipastikan kualifikasi mereka.

Sementara, di tengah Wagub menyampaikan penjelasan penjelasan raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD NTB Tahun Anggaran 2014, kemarin, beberapa pejabat eksekutif yang hadir dalam sidang paripurna tersebut justru terkesan cuek.

Beberapa di antara mereka kedapatan asik sendiri dengan gawai yang dimiliki. Ketika Wagub menyinggung soal kenaikan SILPA NTB, alih-alih mendengarkan dengan seksama. Beberapa pejabat itu justru sibuk mengotak-atik telepon genggam.

“Itu tidak benar, seharusnya para pejabat itu memperhatikan dengan serius jalannya sidang paripurna. Kalau datang untuk main HP, lebih baik mereka diam saja di ruang kerjanya,” kata Wagub yang dimintai komentar perihal sikap bawahannya tersebut.

Wagub berjanji akan menindaklanjuti pejabat terkait yang justru main HP saat sidang paripurna berlangsung. Apalagi, ini bukanlah kali pertama terjadi. Pada paripurna awal tahun silam, Wagub juga sempat dibuat jengkel. Pasalnya, ada beberapa pejabat yang asik main game di HP ketika paripurna masih berlangsung. “Saya akan sikapi secara tegas. Itu tidak boleh terjadi lagi,” pungkasnya. (uki/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *