Ketik disini

Opini

Awasi PNS yang Berpolitik

Bagikan

NTB memasuki tahun politik. Dalam pilkada serentak ada tujuh kabupaten/kota memilih kembali bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wali kota. Tahun ini tujuh kabupaten/kota yang menggelar pilkada adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Seperti biasa, petahana selalu mendapat sorotan lebih. Apalagi yang hendak maju kedua kalinya. Sasarannya soal mobilisasi birokrasi. Ini bukan cerita baru. Petahana kepala daerah, kerap memanfaatkan birokrasi untuk mengamankan pilkada. PNS ada yang terbuka bergerak memberi dukungan. Ada juga PNS yang bergerak sembunyi-sembunyi (underground).

Aturan Kepegawaian yang kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) secara jelas menyatakan, menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ini diperkuat Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 41 ayat 2 yang secara tegas melarang Pegawai Negeri Sipil menjadi pelaksana kampanye politik.

Dalam pasal 41 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa PNS boleh menjadi peserta kampanye. Dengan prasyarat, tidak boleh menggunakan atribut partai politik, pasangan calon, atau atribut pegawai negeri sipil. Dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

Dari paparan dua undang-undang dapat disimpulkan bahwa PNS sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, diperbolehkan mengikuti kampanye serta menyuarakan dukungan terhadap partai atau calon jabatan politik tertentu. Namun, PNS dilarang mengajak orang lain untuk memilih partai atau calon tertentu termasuk dilarang mengajak anggota keluarga. Ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik yang menyatakan sanksi bagi PNS yang terlibat aktif dalam kegiatan politik adalah pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat. Sementara bagi PNS yang ingin menjadi anggota atau pengurus partai politik, dapat dilakukan asalkan ia mengundurkan diri sebagai PNS.

Larangan yang sama juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye.
Sangat jelas dasar aturan larangan PNS berpolitik praktis. Petahana di daerah harus fair. Tidak coba-coba menggerakkan PNS. Bagi PNS jangan juga bermain api. Sanksinya tegas.

Pelanggaran PNS hukuman disiplin terdiri hukuman disiplin ringan (teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis). Hukuman disiplin sedang (penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun).

Hukuman disiplin berat (penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS). Masyarakat harus mengawasi politik praktis oleh PNS. Jangan sampai ada petahana memanfaatkan kekuasaannya di birokrasi.(*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys