Ketik disini

Headline NASIONAL

Bareskrim Bela Wapres JK

Bagikan

* Dugaan Korupsi Penjualan Kondensat

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) boleh saja disebut terlibat dalam penunjukan PT TPPI sebagai perusahaan yang berhak mengelola penjualan kondensat bagian negara oleh BP Migas (sekarang SKK Migas). Pernyataan itu diucapkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan korupsi penjualan kondensat, Senin (8/6) lalu. Kendati demikian, Direktur Tindak Pidana Ekonomi KhususA� Bareskrim Polri Brigjen Victor Edinson Simanjuntak menegaskan JK tidak memiliki keterkaitan dengan korupsi penjualan kondensat.

“Wapres ambil kebijakan benar, hanya saja tidak dilaksanakan secara benar oleh PT TPPI,” ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, JK saat itu menyarankan agar kondensat bagian negara dikelola PT TPPI, dengan catatan untuk dijadikan ron 88, solar, dan kerosin. Kemudian dijual ke Pertamina.

“Tapi nyatanya tidak ke Pertamina, malah dijual ke luar negeri melalui PT Vitol,” ungkapnya.

Terkait keterangan yang diberikan Sri Mulyani dalam pemeriksaan, Victor menilainya sudah cukup. Ani, panggilan akrab Sri Mulyani dinilai sudah memberikan ketarangan mengenai surat yang dikeluarkan Kemenkeu sudah jelas.

Ada pun perihal minimnya kontrol Kemenkeu dalam menagih uang penjualan yang dilakukan PT TPPI, dia mengatakan jika tugas menteri hanya sebagai bendahara.

“Semestinya ada tim tertentu yang mengontrol,” pungkasnya.

Belakangan, berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara mengalami kerugian sebesar RpA� 2 triliun. Pasalnya, uang hasil penjualan kondensat yang dilakukan PT TPPI kerap tidak diserahkan ke negara.

Sementara itu, Wapres JK mengakui jika dirinya sempat memimpin rapat untuk menentukan nasib TPPI yang saat itu tengah terbelit krisis finansial. Hal itu dilakukannya saat menjabat wakil presiden di era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I periode 2004 – 2009.

“Kondisi (TPPI) waktu itu sudah buruk,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam Green Infrastructure Summit di Jakarta, kemarin.

Dalam rapat pada Mei 2008 itu, pemerintah memutuskan untuk memberikan proyek penjualan kondensat kepada TPPI. Alasannya, agar TPPI bisa memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dan membayar utang ke pemerintah dan Pertamina.

“Makannya dikasih kerjaan (menjual kondensat),” katanya.

Meski demikian, JK menolak jika keputusannya tersebut dianggap salah dan merugikan negara. Sebab, tidak ada satu hal pun yang dilanggar saat pemerintah memberikan proyek penjualan kondensat kepada TPPI.

“Jadi salahnya bukan yang ngasih kerjaan, tapi karena uangnya tidak dibayar,” jelasnya.(far/owi/kim)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *