Ketik disini

Tanjung

PDAM Belum Optimal, Perlu Kerja Sama dengan Swasta

Bagikan

* Melihat Kinerja Group PT BLT yang Ingin Investasi di KLU (3-Habis)

Tawaran investasi yang diajukan PT Berjaya Lombok Tirta (BLT) mengelola air bersih di tiga gili, belum sepenuhnya diterima Pemkab Lombok Utara. Ada beberapa hal yang disampaikan PDAM Tanjung dinilai merugikan daerah jika tawaran kerja sama dengan PT BLT diterima. Seperti kerugian perusahaan ditanggung Pemkab. Namun ternyata usai tim Pemkab Lombok Utara melihat langsung sistem kerja group PT BLT yakni PT DBT dan PT TTS, muncul berbagai tanggapan positif.

Kepala Desa Gili Indah H Taufik mengakui, sambungan air bersih ke Gili Air menggunakan pipa bawah laut masih menimbulkan persoalan. Konsumen yang kebanyakan didominasi hotel dan penginapan tidak semuanya menjadi pelanggan. Hal ini bukan karena mereka tidak mampu bayar karena tarif air bersih Rp 28 ribu per meter kubik. Namun karena daya suplai PDAM yang rendah.

a�?Kebijakan PDAM yang mengharuskan pelanggan membayar jumlah volume 10 meter kubik pakai atau tidak pakai tetap harus bayar. Kedua, air yang masuk ke Gili Air sangat kecil,a�? kata Taufik.

Taufik mengatakan, sejak tiga gili berkembang menjadi destinasi wisata internasional, masyarakat dan pengelola perhotelan membutuhkan air bersih. Masuknya PDAM pada 2014 lalu, belum mampu menanggulangi persoalan air bersih.

Air yang disuplai masih tidak lancar. Mengacu Permenkes 429/2010, ketersediaan harus memenuhi syarat 3K, Kuantitas, Kualitas dan Kontinuitas masih diragukan bisa dipenuhi PDAM.

a�?Hotel kalau mau mendapatkan air harus begadang di malam hari. Untuk mendapat air bagi tamu siang hari, maka harus air PDAM harus dimasukkan ke tower dulu pada malam hari. Kan ini menjadi persoalan,a�? tandasnya.

Ketika ditanya pendapatnya terkait besaran pipa yang disambungkan PDAM, Taufik tidak banyak berkomentar.

a�?Katanya 3 inch, yang jelas ukurannya saja kecil untuk memenuhi harapan konsumen dan tamu hotel. Berbeda dengan yang akan disambungkan investor jika disetujui berinvestasi di sana,a�? ujar Taufik usai ikut berkunjung ke PDAM Gresik dan PDAM Sidoarjo.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan Desa Gili Indah berharap adanya perusahaan yang memberikan jaminan pelayanan yang memuaskan dari perusahaan yang memang ahli di bidang air bersih. Ia beranggapan, pemkab tidak mestinya kaku dengan tawaran investasi dari perusahaan swasta.

a�?Kalau memang PDAM bagus pelayanannya tentu kita respons karena kita butuh air,a�? tandasnya.

Ditambahkan, pihaknya ingin melihat masyarakat tidak lagi menggunakan air laut, air payau, karena sekarang ini air sumur yang digali masyarakat sudah tercemar karena dekat sekali dengan saptic tank. Tetapi dengan tidak mampunyai PDAM, kenapa tidak investor yang kelola.

a�?Selama perusahaan ini tidak merugikan pemerintah kenapa tidak. Tapi kalau semua persoalan yang muncul oleh investor itu lalu menjadi utang saya juga tidak setuju,a�? pungkas Taufik.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto usai berkunjung ke Gresik dan Sidoarjo merespon positif kinerja group perusahaan milik Barat Iriansyah tersebut. Ini lantaran menyumbang kemajuan bagi PDAM setempat maupun pelayanan air bersih ke masyarakat.

a�?Setelah melihat sistem yang ada di Gresik dan Sidoarjo, ternyata bayangan kita jauh bertolak belakang dari penjelasan Direktur PDAM Lombok Utara,a�? ujatnya.

Menurut Ardianto, pihaknya hanya memikirkan kepentingan air bersih ke tiga gili terpenuhi. Kekhawatirannya, ketika PDAM yang menangani Gili Air atau dua gili lainnya lalu penggunaan sumur galian ditutup, ditakutkan muncul insiden pipa hanyut kedua kalinya. Tentu ini jadi masalah bekepanjangan karena ketidakmampuan SDM di PDAM.

Ardianto melihat, sistem perusahaan milik Barat sangat bagus karena didukung alat pendukung seperti alat pompa, laboratorium, tenaga ahli sampai kontrol kualitas yang memenuhi syarat Permenkes.

a�?Perusahaan bukan hanya meletakkan pipa begitu saja, mengalirkan lalu ditinggalkan. Kalau air dari PDAM, apakah sesuai dengan standar Permenkes itu? kita tidak pernah tahu, karena PDAM tidak pernah terbuka ke DPRD,a�? katanya.

Terpisah, Ketua Banleg DPRD Zarkasi dari penjelasan PT BLT, skema investasi yang ditawarkan ke Lombok Utara adalah sistem BOT + (Build Operate and Transferred Plus). Daerah sama sekali tidak mengeluarkan dana. a�?Saat ini kan pemahaman bupati bahwa daerah meminjam, jadi hutang begitu investor masuk,a�? tandasnya.

Zarkasi bahkan menganggap, penolakan terhadap PT BLT saat ini, akan menjadi rekam jejak buruk bagi image investasi di Lombok Utara. Karena visi pembangunan di bidang investasi tidak terlaksana.

Jaminan risiko Rp 0 terhadap investasi ini kembali ditegaskan lagi oleh Direktur PT BLT Barat Iriansyah saat menerima kunjungan Pemda KLU di PDAM Gresik dan PDAM Sidoarjo.

Sistem kerja sama mengusung BOT +, sama sekali tidak menimbulkan risiko. PDAM ataupun pemkab hanya menerima royalti tiap tahun tanpa bekerja sedikit pun. Sebaliknya, PDAM bisa saja terlibat dalam proses transfer air bersih jika kerja sama yang diusung sistem BOT.

a�?Dengan PDAM Sidoarjo kami sudah berjalan 16 tahun, untuk investasi sebesar Rp 47 miliar. Belum lagi selesai kontrak, Pemkab Sidoarjo sudah menawari perpanjang kontrak,a�? sebutnya.

Barat termasuk yang tidak paham mengapa pihaknya ditolak berinvestasi. Sebab, perusahaannya juga berencana masuk ke Mandalika Resort. Hanya karena proyek itu tidak menemui titik terang, pihaknya pun mengalihkan sementara investasi ke Lombok Utara.

a�?Dalam hal kontrak, kami sangat hati-hati. Sekecil apapun kami lalai, itu pasti jadi temuan. Karena itu, sejak pra kontrak, kami sudah melibatkan BPP SPAM dan Kementerian PU. Mereka yang mengkaji, jika dianggap ini merugikan satu pihak, pasti direvisi,a�? pungkasnya. (puj)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys