Ketik disini

Politika

Djan Faridz Bakal Hadiri Mukerwil PPP NTB

Bagikan

MATARAM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz terus berjuang memperoleh pengakuan pemerintah. Setelah sebelumnya menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), PPP kubu Djan Faridz bergerak hingga daerah. DPW PPP NTB kubu Djan Faridz berencana menggelar musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) yang nantinya akan dihadiri Ketua Umum PPP Djan Faridz.

Mukerwil yang akan dilaksanakan 13 Juni itu dipusatkan di Mataram. Ketua DPW PPP NTB kubu Djan Faridz, H Muhammad mengatakan, acara tersebut akan dihadiri seluruh pimpinan DPD PPP se-NTB, sejumlah balon kepala daerah, serta pengurus dan simpatisan PPP di NTB.

“Ketua Umum H Djan Faridz akan hadir beserta pengurus DPP. Di antaranya Hampri Jemat SH tim hukum dan tim pilkada di bawah kordinasi Hj Fernita Darwis,” kata Muhammad kepada wartawan, Rabu (10/6).

Dalam mukerwil tersebut, kata Muhammad, akan dibahas berbagai agenda terutama pelaksanaan pilkada di NTB. Ketua Umum PPP juga akan menjelaskan posisi terkini PPP di bawah kendalinya.

Muhammad optimistis, PPP kubu Djan Faridz yang akan mengikuti pilkada serentak di Indonesia. Terlebih keputusan banding menurut dia akan disampaikan sekitar 13 Juni.  Kegiatan tesebut juga dimanfaatkan sebagai media konsolidasi serta kordinasi antara seluruh pengurus baik DPW maupun DPD hingga tingkat kecamatan.

“Banyak hal yang akan kami bahas, salah satunya persiapan menghadapi pilkada,” tandas dia.

Hingga saat ini PPP kubu Djan Faridz sudah menjaring balon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB. Hasilnya, sebanyak 17 balon kepala daerah berhasil dijaring. Rinciannya, lima balon kepala daerah Bima, tiga balon di Dompu, lima balon di Lombok Tengah, dua balon di Sumbawa, satu balon di Sumbawa Barat, dan satu balon di Kabupaten Lombok Utara.

Pihaknya mengantisipasi berbagai hal menyangkut kesiapan dalam pilkada. Salah satunya tidak memungut biaya apapun terhadap balon kepala daerah. Lagi pula belum ada keputusan inkrah yang menjadi acuan untuk dapat mengikuti pilkada sesuai dengan PKPU nomor 9 tahun 2015.

“Baru persiapan saja, nanti kalau sudah inkrah dan sudah pasti ikut pilkada baru kami lebih maksimal bergerak,” papar dia.

Dia juga menegaskan kepada seluruh pengurusnya di tingkat kabupaten/kota terutama di tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar pilkada tidak terlibat politik uang. Apalagi sampai meminta imbalan besar terhadap balon kepala daerah sebagai syarat dukungan. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *