Ketik disini

Bima - Dompu

DPRD Dompu Sosialisasikan Perda Inisiatif

Bagikan

DOMPU – DPRD Kabupaten Dompu terus mensosialisasikan perda inisiatifnya. Kemarin DPRD menggelar sosialisasi di Kecamatan Pajo dan Hu’u.

Kegiatan itu dipusatkan di masing-masing kantor camat setempat. Sosialisasi itu dihadiri sejumlah kepala desa dan perwakilan perangkat desa.

Di Kecamatan Pajo, hadir sebagai narasumber, anggota DPRD Dompu, Nadirah SE Akt, Subhan dan H Muliadi Jaya. Turut hadir pula, Camat Pajo dan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa (Pemdes) Sugeng.

Perda inisiatif yang disosialisasikan itu. Yakni tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan  dan pemberhentian Kepala Desa. Kemudian, Perda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Nadirah SE Akt mengaku, seluruh peserta sosialisasi rata-rata cukup memahami tentang kedua Perda inisiatif tersebut. Tidak ada hal-hal yang terlalu diperdebatkan. ‘’Kalaupun ada. Bisa diclearkan. Dan setelah diberikan penjelasan rata-rata peserta bisa menerima,” katanya.

Diakuinya, dalam sesi tanya jawab ada beberapa persoalan yang berkembang.  Di antaranya, masalah ijazah kandidat calon kepala desa. Dalam aturan itu, syarat pencalonan kades wajib melampirkan ijazah terakhir minimal SMP sederajat.

‘’Tadi ditanyakan tentang contoh kasus di Desa Lune. Dimana seorang cakades hanya memiliki ijazah terakhir paket B setara SMP. Namun ia tidak memiliki ijazah SD,” katanya.

Terhadap hal itu kata Nadirah, pihaknya memberikan penjelasan agar panitia pelaksana jeli dalam menelusuri ijazah awal cakades bersangkutan. ‘’Kalau memang tidak ada ijazah SD. Otomatis keberadaan ijasah SMP bisa dipertanyakan keabsahannya,” tuturnya.

Namun, untuk menyelesaikan persoalan semacam itu. Panitia pilkades ditingkat desa, berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan panitia tingkat kabupaten. ‘’Nanti panitia kabupaten yang akan memutuskan. Lolos atau tidak lolosnya kandidat,” terangnya.

Sementara itu, terkait Perda tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa lanjut Nadirah, rata-rata peserta mempertanyakan tentang umur maksimal kades. ‘’Ada semacam salah pemahaman terkait dengan umur maksimal perangkat desa 60 tahun. Tapi, setelah kami jelaskan. Akhirnya mereka memahami secara keseluruhan,” pungkasnya. (am)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *