Ketik disini

NASIONAL

Langkah Gatot dan Bang Yos Mulus

Bagikan

*DPR Terima Calon Panglima TNI dan BIN

JAKARTA – Pengajuan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI dan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) tampaknya akan mendapatkan persetujuan dari DPR. Pasalnya wakil rakyat menganggap presiden mempunyai wewenang penuh untuk memilih dua pimpinan lembaga negara itu. Sedangkan dewan tidak berhak menolak, namun menindaklanjutinya dengan mengadakan fit and proper test.

Ketua DPR Setya Novanto mengaku, dia sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo perihal pergantian Kepala BIN dan Panglima TNI. Setya mengatakan, dalam waktu dekat usulan dari presiden itu akan ditindaklanjuti DPR.

“Minggu depan paripurna dan segera dilakukan fit and proper test,” ujarnya kemarin.

Politisi Golkar itu tidak mempermasalahkan penunjukan Gatot dan Sutiyoso. Sebab, pemilihan Panglima TNI dan Kepala BIN merupakan hak prerogatif presiden.

“Harapanya keduanya bisa menjalankan amanah,” ucapnya.

Kebijakan Jokowi dalam penunjukan panglima TNI mendapatkan sorotan. Sebab mantan Wali Kota Solo itu tidak menggilir calon Panglima TNI seperti yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dikhawatirkan membuat perpecahan di tubuh TNI.

Menanggapi itu, Setya mengaku memang ada aturan yang menyebutkan pergantian Panglima TNI dilakukan secara bergilir. Yakni di UU Nomor 34 Pasal 13 Ayat 4 Tahun 2004. Namun, Setya mengaku, kata bergiliran ini bisa dimaknai luas. Bisa saja dari Angkatan Darat (AD), selanjutnya Angakatan Laut (AL) lalu kembai lagi ke AD.

“Saya tidak permasalahkan. Yang penting calon punya kapasitas sebagai Panglima TNI,” paparnya.

Sama halnya dengan Setya, Ketua Komisi I, Mahfud Sidiq tidak mau berkonflik terkait pencalonan Gatot sebagai Panglima TNI. Menurut dia yang berhak menjawab alasan mengapa pucuk pimpinan TNI kembali dijabat oleh perwira tinggi AD merupakan hak presiden.

“Presiden yang harus jelaskan,” paparnya.

Sama halnya dengan kepala BIN. Nama Sutiyoso sudah diajukan ke meja pimpinan. Mahfud mengaku pihaknya hanya berwenang melakukan uji kelayakan.

“Semuanya terserah presiden,” katanya.

Lalu apakah bisa calon yang diajukan presiden ditolak DPR?

Mahfud yakin calon yang diajukan presiden sudah teruji secara kapasitas dan kapabilitas. Sehingga kemungkinan kecil dua nama itu akan ditolak.

Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir mendukung keputusan presiden untuk memilih Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Menurut Soetrisno, Sutiyoso tidak perlu diragukan kualitasnya untuk menggantikan Marciano Norman sebagai Kepala BIN saat ini.

“Saya kenal baik dengan beliau,” kata Soetrisno di kantor Pridem, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, dari sisi rekam jejak, Sutiyoso adalah salah satu jenderal TNI terbaik. Pengalamannya tidak hanya sekadar di tingkat teknis, tapi juga memiliki kualifikasi di tingkat lapangan.

“Dari sisi kapasitas, rekam jejak, beliau memenuhi syarat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia Said Salahudin menilai, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara tidak mengatur larangan pengurus parpol untuk menjadi Kepala BIN. Namun, dari sisi fungsi dan tugas intelejen negara, serta wewenang yang dimiliki oleh seorang Kepala BIN, maka tidak tepat jika lembaga tersebut dipimpin oleh politisi, apalagi ketua umum partai politik.

“Jika pengurus partai politik merangkap jabatan sebagai Kepala BIN, walaupun statusnya di partai nonaktif, akan besar sekali potensi benturan kepentingannya,” kata Said.

Menurut Said, fungsi BIN terkait dengan persoalan keamanan dan pertahanan negara dibawah institusi Polri dan TNI yang netral. Bahkan Kepala BIN bertindak sebagai koordinator dari penyelenggara intelejen negara lainnya seperti TNI, Polri, Kejagung, kementerian dan nonkementerian, dan bidang lain.

“Repotnya, presiden sudah terlanjur mengusulkan nama Bang Yos,” kata Said. Ini karena, walaupun seandainya DPR menolak, peluang Bang Yos menjabat sebagai Kepala BIN sulit dibendung. Sebab, peran DPR dalam pencalonan Kepala BIN hanya bersifat memberi “pertimbangan” dan bukan memberikan “persetujuan”.

“Andai saja Bang Yos bukan ketua umum partai, posisi Kepala BIN itu saya kira pantas dijabatnya. Dia punya pengalaman panjang dalam soal penanganan masalah keamanan dan pertahanan negara,” tandasnya.

Pada bagian lain, pengajuan nama Kepala BIN ternyata tidak sepengetahuan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno. Hal itu disampaikan oleh Tedjo usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR kemarin.

Dia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan dari Presiden Jokowi. Pasalnya saat ini Jokowi sedang sibuk mempersiapkan pernikahan anaknya di Solo.

“Saya belum tahu,” jelasnya.

Tedjo menambahkan, selama ini Jokowi tidak pernah membicarakan calon pimpinan BIN. Bahkan nama Sutiyoso tidak pernah disebut.

“Mungkin pak Presiden punya pertimbangan lain,” ucapnya.

Nama Sutiyoso memang tidak diperkirakan masuk sebagai calon Kepala BIN. Sebab dia lebih dikenal sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta ketimbang menjadi prajurit. Tak hanya itu, saat ini dia juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan dari segi usia banyak yang meragukan kemampuan Sutiyoso.

Menanggapi itu, Tedjo enggan berpendapat. Menurut dia, sebagai mantan anggota TNI, Sutiyoso dianggap layak menjadi Kepala BIN. Namun ada syarat yang harus dipenuhi olehnya.

“Dia harus mundur dari jabatan sebagai ketum parpol,” paparnya. (aph/bay/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *