Ketik disini

Praya

Normal: Penempatan Sudah Sangat Adil

Bagikan

PRAYA – Wakil Bupati HL Normal Suzana merasa penempatan pejabat dalam mutasi 26 Mei lalu sangat adil, sesuai keahlian, kapasitas dan kredibilitas masing-masing. Sehingga tidak ada yang salah dalam mutasi tersebut.

“Mari kita terima lapang dada. Bagi yang jabatannya turun atau nonjob, mana tahu kedepannya justru mendapatkan jabatan tinggi,” katanya.

Dia juga menekankan, dalam mutasi itu tidak ada pangkat atau golongan yang diturunkan. Kecuali, jabatannya saja. Misalnya, jabatan camat menjadi kabid. Namun, tetap saja pangkat atau golongannya pada eselon III. Begitu pula pada eselon IV.

“Bukan berarti dia bersalah. Lebih kepada pertimbangan bergilir saja. Karena banyak pejabat yang antre,” ujarnya.

Dikatakannya, kalau pun dewan memihak kepada pejabat yang diturunkan, berarti dewan tidak melihat mereka yang sudah lama menunggu untuk diangkat jabatannya.

“Ingat, jabatan yang kita terima ini hanya amanah saja,” ungkapnya.

Untuk itu, pelaksanaan mutasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati 26 Mei lalu telah memenuhi unsur, baik dari sisi aturan hukum maupun penilaian kelayakan dari badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat). “Kita memikirkan penempatan jabatan promosi. Sehingga, sangat adil,” kata orang nomor dua di Gumi Tatas Tuhu Trasna ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar mengatakan, menunggu sikap dan langkah para pejabat terkait rencana akan mendatangi kantor komisi aparatur sipil negara (KASN) guna melakukan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Kami tidak akan berhenti membantu mereka yang merasa dirugikan sampai semua persoalan ini terbuka lebar, hingga mengarah pada masalah hukum,” kata politisi Demokrat tersebut.

Menanggapi hal itu, tim advokasi pejabat mutasi yang juga Ketua Formapi NTB Ikhsan Ramdhani mengaku sebelum Ramadan, pihaknya bersama perwakilan pejabat setempat akan berangkat menuju kantor KASN di Jakarta.

“Kami sedang mengurus surat rekomendasi dari dewan. Setelah urusan administrasi ini selesai, baru kami berangkat,” bebernya.

Dalam persoalan mutasi ini, ungkap Ramdhani ada tiga hal yang akan diselesaikan yaitu menyangkut uji materi ASN dan rencana gugatan di PTUN serta mempidanakan pihak yang diduga memanfaatkan situasi dengan cara melakukan transaksi ekonomi dalam hal ini dugaan uang pelicin.

“Satu per satu kami akan selesaikan masalah ini. Yang jelas, kami tidak ingin kezoliman merajalela. Kasihan mereka yang lama menunggu naik jabatan, golongan atau pangkat justru dibuang,” ucapnya.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *