Ketik disini

Opini

Perlukah, Pendidikan Anti Korupsi pada Kurikulum Sekolah ?

Bagikan

* Oleh : Abdul Azis Faradi,S.pd.
(Praktisi Pendidikan di MAN Gerung-Lombok Barat )

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mencanangkan pendidikan anti korupsi di setiap jenjang pendidikan mulai tahun ajaran baru 2015 / 2016, pada Juli mendatang. Menurut pemegang kebijakan di pusat, pendidikan anti korupsi tidak bisa ditawar lagi dan mulai tahun ajaran baru pada Juli nanti, secara serentak akan diberlakukan di seluruh lembaga pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Hal ini berdasarkan fakta bahwa Kemendikbud bersama KPK telah menandatangani nota kesepahaman bersama (MOU) tentang kebijakan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi yang dijadikan program pencegahan dini bagi peserta didik ke depan.

Pendidikan anti korupsi tidak hanya sebagai media untuk mentransformasikan pengetahuan (kognitif), akan tetapi juga untuk menekankan pada upaya pembentukan (afektif) dan kesadaran moral dalam melawan segala bentuk perilaku menyimpang, khususnya korupsi. Program pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sebab, dengan begitu maka mereka akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif. Bahkan, ketika mendengar korupsi saja mereka sudah alergi. Jika kita perhatikan bersama, pendidikan yang akan diterapkan oleh Kepmendikbud mempunyai tujuan yang sangat baik bagi masa depan bangsa dan negara. Kita patut memberikan apresiasi yang lebih terhadap hal itu. Pendidikan ini diharapkan bisa menjadi solusi yang tepat untuk memberantas kasus korupsi yang terjadi.

Namun, perlu kita ketahui bersama, bahwa setiap lembaga pendidikan pasti mengajarkan pendidikan moral/agama yang lebih menekankan moralitas religius. Sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga menengah ke atas kita semua sudah dijejali dengan pendidikan akhlak, dan keperibadian. Selain itu, sekolah-sekolah juga mengajarkan pendidikan kewarganegaraan yang mempelajari tentang tata cara dan etika, moral yang benar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bahkan dalam pendidikan ini, para murid juga sudah dikenalkan berbagai macam undang-undang negara yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan pandangan hidup.

Jika kita telaah bersama, tentunya materi-materi yang diberikan sekolah-sekolah sudah cukup mewakili untuk membentuk karakter para muridnya. Semua itu tergantung pihak-pihak yang mengelola sekolah tersebut. Apabila mereka mampu mengatur dan menyiasatinya dengan baik, maka hasilnya juga akan baik, demikian pula sebaliknya. Namun pada kenyataannya, pendidikan yang diajarkan sekolah-sekolah belum berhasil dengan maksimal, hanya sebagian saja. Sebab, setelah dihadapkan dengan dunia pekerjaan, banyak diantara mereka yang kehilangan moral positifnya. Akibatnya, segala tindakan dan perilakunya tidak terkontrol dengan baik oleh orang tuanya, rendahnya pengawasan guru dan masyarakat.

Jadi, apabila Kepmendikbud tetap bersikukuh untuk menerapkan gagasannya, maka hal itu hanya “sia – sia”. Apalagi, pendidikan anti korupsi akan diterapkan sebagai kurikulum wajib. Maka hal itu bisa saja menjadi beban bagi para pelajar. Sebab, untuk menghadapi mata pelajaran yang termasuk dalam ujian nasional saja, mereka sudah kebingungan. Apapun pendidikan itu, akan tetapi pihak yang mengelola lembaga pendidikan tidak bisa berperan dengan baik, maka hal itu percuma saja. Dari berbagai uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi kurang efektif apabila diterapkan di sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, Kemendikbud perlu melakukan kajian ulang yang lebih dalam terhadap gagasannya tersebut sebelum diterapkan. Masih banyak hal lebih penting yang harus dilakukan.
Jika kita melihat realita yang terjadi, korupsi sudah termasuk dalam “extra ordinary crime” (kejahatan luar biasa). Korupsi sudah menjadi budaya dan makanan keseharian bagi para pejabat negara sehingga sulit untuk diberantas. Saat ini, korupsi tidak hanya ada di pemerintahan, tetapi sudah terjadi di berbagai lini, termasuk di lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non formal yang mengelola anggaran secara tidak transparan dan tidak akuntabel , sehingga memberikan peluang dalam menyalahgunakan anggaran baik yang bersumber dari dana APBN dan atau APBD yang ada di daerah. Hal ini karena lemahnya sistem pengawasan baik dari legislatif, maupun badan atau lembaga yang memiliki kewenangan diberikan oleh Undang-Undang, sehingga memberikan peluang terjadinya korupsi , kolusi dan nepotisme dalam sistem maupun pelaksanaan yang terjadi di dalam pengelolaan anggaran-negara.

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan sekolah telah banyak dikorupsi. Salah satu contohnya adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BSM, dana Kesra dana Pengadaan Barang dan Jasa. Sudah bukan rahasia lagi, pelaksanaan dana BOS dana Bantuan sekolah dan lainnya, telah banyak diselewengkan karena memberi kesempatan bagi kepala sekolah maupun para guru untuk melakukan korupsi. Sehingga, hal ini akan muncul anggapan bahwa dana untuk pendidikan anti korupsi bisa saja dikorupsi oleh mereka.Maka dari itu, alangkah baiknya jika diberantas lebih dulu para koruptornya. Setelah itu, barulah pendidikan anti korupsi direalisasikan. Perlu formulasi yang tepat dan akurat untuk melaksanakannya. Akan lebih efektif jika pendidikan anti korupsi ini diberikan terlebih dahulu kepada para pendidik. Sebab, masih ada oknum dinegeri ini yang melakukan tindakan korupsi.

Dengan demikian, maka mereka akan mengetahui berbagai jenis korupsi dan hukumannya. Sehingga, mereka akan terhindar dari tindakan dan perilaku koruptif. Sebab, lembaga pendidikan tidak akan mengalami kemajuan jika masih dihuni oleh para koruptor.Menurut, Frans Magnes Suseno, ada tiga sikap moral fundamental yang dapat menghindarkan seseorang dari tindakan korupsi. Yaitu kejujuran, keadilan dan tanggung jawab”. Ketiga sikap inilah yang akan melahirkan generasi yang baik, sehingga bisa dijadikan bekal ketika mereka memegang jabatan/kekuasaan. Dari perkataan tersebut, secara jelas menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki sikap yang jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Sebab, jarang sekali guru yang memiliki karakter seperti itu.

Oleh sebab itulah, pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini akan menumbuhkan sikap dan keperibadian siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab individual dan sosial. Bahwa pendidikan anti korupsi, sebagai satu materi pembelajaran yang terintegrasi pada materi pembelajaran yang relevan seperti PKn, Sejarah Nasional, Akidah Akhlak, materi bahasa yang terkait dengan tindakan korupsi yang dapat merugikan orang lain, dapat menjadi kajian siswa. Persoalan generasi ke depan, harus disiapkan sejak dini, dengan penanaman karakter bangsa, nasionalisme, kejujuran, sikap menghargai toleransi, kreatifitas, mandiri yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional UU Nomor 20 tahun 2003.

Bahwa, melihat fenomena bangsa sekarang ini, tentu sebagai pendidik berkewajiban untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa percaya diri, kejujuran dalam sikap, tindakan ketika mereka nantinya menjadi generasi penerus pelanjut estafet yang tangguh dan unggul. Dinamika yang terjadi ditengah persaingan arus global dan pangsa pasar bebas nantinya, akan mampu menjadi genarasi yang siap bertahan dalam tantangan yang cukup berat.

Oleh sebab itu, kita tanamkan karakter building yang mumpuni dan menjadi generasi emas tahun 2045 ke depan di negeri tercinta Indonesia dan NTB khususnya yang dikenal sebagai Bumi Gora, Bumi Sejuta Sapi, Bumi Seribu Masjid. Penulis, berharap pentingnya disiapkan sejak dini generasi kedepan dengan potensi demografi penduduk usia produktif, melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal tentang pentingnya pendidikan anti korupsi, sehingga tidak terjebak dalam tindakan korupsi yang dapat merugikan masa depan bangsa ini. Walluhua��alam Bissawab (*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *