Ketik disini

Metropolis

Sepuluh Fraksi Cecar Eksekutif

Bagikan

* Terkait Serapan Rendah dan Pendapatan JeblokA�

MATARAM – Sejumlah fraksi DPRD NTB mencecar eksekutif dengan seabrek pertanyaan soal pelaksanan APBD 2014. Salah satunya mempertanyakan soal pencapaian penerimaan yang masih di bawah target.

a�?Peningkatan PAD baik target maupun realisasinya belum menunjukkan upaya-upaya maksimal,a�? kata H Abdul Karim, juru bicara Fraksi Gerindra.

Pada tahun 2014, PAD ditargetkan sebesar Rp 1,194 triliun tapi hanya mampu terealisasi Rp 1,115 triliun atau 93,7 persen. Kenyataannya, tambahan itu bukan lantaran kinerja. Namun, karena adanya pajak rokok yang mulai diterima daerah sejak tahun 2014.

Begitu juga dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Dari total obyek sebesar 1.141.024 yang sudah memenuhi kewajiban ternyata baru 789.050 obyek atau 69 persen saja.

Hampir senada, Fraksi PDIP dan Bintang Restorasi juga menyoal masih rendahnya realisasi PAD tahun 2014. a�?Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sangat mencolok dan tidak mencapai target,a�? kata Ruslan Turmudzi, Wakil Ketua Fraksi PDIP.

Fraksi dewan juga mempertanyakan rendahnya PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Targetnya mencapai Rp 93 miliar namun hanya teralisasi Rp 55 miliar atau 59 persen saja.

Fraksi Bintang Restorasi berpandangan bahwa ini akibat tidak adanya realisasi penerimaan dari perusahaan daerah yang menerima penyertaan modal. a�?Kami minta penjelasan gubernur terhadap perusahaan-perusahaan daerah yang tidak memberi PAD maksimal,a�? kata juru bicara fraksi Bintang Restorasi Hj Suryahartin.

Fraksi juga menyoroti terkait penurunan realisasi pada beberapa pos belanja. Ini juga menjadi penyebab masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun anggaran 2014.

Dicontohkan, komponen belanja pegawai hanya terealisasi Rp 592 miliar dari yang dianggarkan sebesar Rp 635 miliar. Begitu juga pada komponen belanja modal hanya terealisasi sebesar Rp 422 miliar atau 82 persen saja dari yang dianggarkan. Penurunan juga terlihat pada pos belanja hibah dengan anggaran Rp 774 miliar hanya terealisasi Rp 728 atau 94 persen.

Dari catatan ini, fraksi dewan berpandangan bahwa saldo kas tersisa atau Silpa sebesar Rp 149 miliar tahun ini sejatinya akibat dari serapan di masing-masing SKPD yang masih rendah. Banyak program-program yang sudah ditetapkan tetapi tak direalisasikan dengan baik.

a�?Jadi tingginya SILPA bukan karena efisiensi anggaran melainkan karena masih lemahnya proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing SKPD,a�? kata Karim dari Fraksi Gerindra.

Dari pandangan umum masing-masing fraksi tersebut, Wakil Gubernur H Muhammad AMin pun menyampaikan apresiasi. Ia membenarkan poin-poin yang disampaikan DPRD dan berjanji akan menindaklanjuti pertanyaan tersebut dengan melakukan kroscek dan jawaban secara resmi pada paripurna selanjutnya.

a�?Semua masukan dan pandangan tadi ada benarnya. Itu semua bersifat konstruktif dan menjawabnya juga kita perlu akurasi,a�? pungkas Wagub. (uki/cr-dit/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys