Ketik disini

Tanjung

TKW Ngadu ke Dewan

Bagikan

* Gara-Gara Gaji Dipotong Majikan

TANJUNG – Rupanya nasib buruk enggan menjauh dari tenaga kerja kita. Mulai dari persoalan penganiayaan yang dilakukan majikan serta pemotongan gaji selalu dialami.

Nasib ini juga dialami Rumenah, tenaga kerja wanita asal Dusun Santong, Desa Santong. Perempuan berusia 34 tahun ini mengaku tidak mendapatkan haknya (gaji) secara penuh dari majikan setelah bekerja lima tahun di Arab Saudi.

Hal ini terungkap, saat Rumenah mengadu ke Komisi I DPRD Lombok Utara kemarin. Selama empat tahun bekerja di Arab Saudi, Rumenah hanya menerima gaji sebesar 5.000 Real. Padahal gajinya dalam setahun mencapai 9.600 Real atau 800 Real per bulan.

Kepada Komisi I DPRD, Rumenah mengaku berangkat dari kampung halamannya secara resmi pada Juli 2011 melalui sebuah perusahaan yang beralamat di Jakarta Selatan.

”Saya berangkat melalui PL bernama Sawal. Kami sudah ke rumah Sawal tetapi tidak ditanggapi,” keluhnya.

Pemilik Paspor Nomor AR 019670 ini awalnya akan bekerja di majikannya selama kontrak yakni dua tahun. Namun oleh majikan, ia hanya diiming-imingi dipulangkan sampai masa kerjanya diperpanjang dua tahun lagi. Baru pada 20 Mei 2015 lalu, Rumenah tiba di Indonesia.

Terkait gajinya selama empat tahun bekerja, Rumenah mengakui tidak pernah memperoleh gaji bulanan seperti yang tertera dalam kontrak. Hanya pada saat akan kembali ke Indonesia, majikan memberikan gaji, itu pun sebesar 5.000 Real dari yang seharusnya diterima selama empat tahun sebesar 38.400 Real.

”Majikan janji sisa uang gaji akan ditransfer lewat bank, tapi saya tidak mau. Saya juga mau diberi PIN untuk ambil uang itu,” ungkapnya.

Meski kecewa, Rumenah tetap naik ke pesawat dengan mengantongi 5000 Real ke Indonesia. Setibanya di kampung halaman, ia lantas mencari bantuan untuk bisa memfasilitasinya melaporkan masalah ini ke Pemkab Lombok Utara.

”Saya berharap pemerintah Indonesia bisa membantu saya mendapatkan hak-hak saya. Ini saya punya nomor telepon majikan saya, tetapi saya telepon tidak pernah diangkat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto, setelah mendapat keluhan Rumenah itu meyakinkan pemkab akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan tersebut. Apalagi Rumenah bekerja secara resmi dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

”Kita bantu. Dia punya berkas resmi. Ini akan memudahkan pemkab melaporkan ke pemerintah yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ditambahkannya, kasus ini akan dilaporkan secara resmi ke Dinsosnakertrans Lombok Utara. ”Saya harap bisa ditindaklanjuti dinas terkait. Dan PL nya juga harus dipanggil jangan lepas tanggung jawab,” pungkasnya. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *