Ketik disini

Tanjung

Bantah Lakukan Pungli ke Warga

Bagikan

* Tunjukkan Bukti Hutan GG

TANJUNG – Pengacara I Gusti Putu Ekadana angkat bicara terkait tudingan melakukan pungutan Liar (Pungli) kepada warga pengelola hutan di kawasan hutan produksi Desa Rempek, Kecamatan Gangga.

Dirinya membantah pihaknya memanfaatkan peran sebagai pengacara untuk meraup keuntungan dari warga. Bahkan, dirinya selama ini ingin membantu masyarakat terkait penyelesaian persoalan lahan yang diakui KPH sebagai lahan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Ekadana mengatakan, selama ini pihaknya banyak memberikan pemahaman kepada warga khususnya yang berada di kawasan itu. Pasalnya, pemerintah selalu berdalih objek dikatakan masuk dalam kawasan hutan produksi.

”Yang dikatakan melakukan pungli terhadap warga itu jelas-jelas salah. Kami memberi pemahaman areal yang masuk dalam kawasan yang dikatakan hutan produksi itu di luar kawasan hutan. Dimana sebagiannya itu telah diusahakan sebagai kebun kopi dan perladangan,” tandasnya.

Ekadana menjelaskan, mengacu pada surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, Nomor 460.2/199/1991 yang ditujukan kepada Gubernur NTB tentang saran penyelesaian masalah tanah GG yang digarap Amaq Nurip dan kawan-kawan dengan Nomor 57 B, Monggal, BPN memberi beberapa pertimbangan dan saran menyelesaikan kasus ini.

Surat BPN tersebut berisi data keagrarian dan pemetaan detail tahun 1978, bahwa kawasan yang masuk dalam areal Lempajang, Pondok Ijong, Torean, Murmukean, Tepos Bangsal dan Kuripan merupakan tanah di luar kawasan hutan.

Tidak hanya itu, menurut Ekadana, survei BPN pada Juni 1991 keseluruhan lokasi masuk dalam kesatuan wilayah kerja yang diketahui perkembangan serta perubahannya. Seperti di kawasan Lempajang, Pondok Ijong maupun Torean Kuripan, yang mana jumlah penggarapnya sudah terdaftar sebanyak kurang lebih 412 KK.

”Pertanyaannya lalu dari mana status lahan itu dijadikan hutan produksi,”ungkapanya.

Dalam surat yang disampaikan BPN kepada gubernur pada 3 Agustus 1991, disampaikan saran kepada gubernur antara lain tanah GG yang penggunaan tanahnya berupa hutan agar jangan dikelirukan dengan kawasan hutan.

Selain itu, pengaturan dan penataan peruntukkan penggunaan tanah GG diluruskan kewenangannya. Ini untuk meredam keresahan panggarap akibat perlakuan dari oknum yang ingin mengambil keuntungan sehingga perlu pengamanan seperti pengambil alihan atau pengawasan wilayah harus dilakukan tim melibatkan BPN dan instansi terkait.

”Jadi KPH dapat membedakan mana kawasan yang masuk dalam hutan atau tidak. BPN sudah meninjau ke lapangan dan memberikan penyelesaian kepada pemerintah melalui Gubernur NTB untuk mempertimbangkan secara objektif,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPH Rinjani Barat sebelumnya mengatakan diduga ada praktik pungli kepada warga pengelola hutan di kawasan hutan Desa Rempek sudah lama terjadi. Bahkan, pihaknya akan memproses hukum orang-orang yang terlibat mensertifikatkan tanah dikawasan hutan produksi itu. (puj/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *