Ketik disini

Ekonomi Bisnis

PPnBM Barang Non Otomotif Dihapus

Bagikan

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), pemerintah terus memberikan stimulus. Salah satu stimulus yang segera diberlakukan adalah penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) selain kendaraan bermotor. Dengan adanya aturan baru tersebut, barang-barang yang dahulu dikategorikan mewah, tidak lagi dipungut pajak.

“Objek yang dihapus, itu ada peralatan elektronik, seperti kulkas, pemanas air, mesin cuci, TV, kamera, proyektor, mesin cuci dan microwave. Kemudian alat pancing, selam, selancar dan menembak. Lalu alat musik seperti piano dan alat musik elektrik dan branded goods kayak tas-tas bermerek. Yang terakhir, peralatan rumah dan kantor, seperti mebel,”papar Menkeu Bambang Brodjonegoro di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bambang menuturkan, pemerintah memutuskan menghapuskan PPnBM bagi barang-barang tersebut, untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah gejala perlambatan ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut untuk mendorong industri dalam negeri. Sebab, produk-produk yang masuk PPnBM-nya dihapus, sebagian besar sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

“Sebagai contoh keramik untuk toilet atau mebel, itu selama ini masih kena PPnBM. Para pengusaha mebel itu bahkan menyurati saya, karena produk-produk itu bisa diproduksi di sini. Dengan pengenaan PPnBM ini, maka daya saing dalam industri ini akan berkurang. Karena itu, kita hapus, agar industrinya tumbuh,”paparnya.

Di samping itu, penghapusan tersebut dilakukan, karena barang-barang tersebut sudah tidak bisa lagi dikategorikan barang mewah. Karena hampir setiap orang mampu memiliki barang-barang tersebut, seperti televisi, mebel, mesin cuci, hingga microwave. Pemerintah juga berniat mengurangi kecenderungan bagi masyarakat untuk membeli barang bermerek di luar negeri, serta meningkatkan kepatuhan pemenuhan WP, khususnya WP yang bergerak di bidang usaha tertentu melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh.

“Selama ini kan masyarakat kita kalau mau beli barang bermerek, belinya di Singapura., karena di sana murah, nggak kena luxury tax. Kalau di sini jatuhnya lebih mahal karena kena PPnBM,”ujarnya.

Menyoal waktu berlakunya aturan baru tersebut, Bambang menuturkan pihaknya telah meneken Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait hari ini. Saat ini, PMK tersebut tengah berada di Kementerian Hukum dan HAM, untuk proses perundang-undangan.

“Satu-dua hari selesai lah. Minggu depan sepertinya sudah bisa mulai berlaku,”imbuhnya.

Terkait kebijakan penghapusan tersebut, Bambang mengakui ada potential loss akibat kebijakan tersebut.

“Tapi nggak besar, hanya sekitar Rp 1 triliun,”ujar Bambang.

Menurut Bambang, pengenaan PPnBM terhadap barang-barang non otomotif tersebut tidak efektif. Di samping penerimaan yang diterima tidak signifikan, collection cost yang dikeluarkan juga besar. Dari segi pengawasan juga cukup sulit dilakukan.

“Saya contohkan, misalnya ada yang beli tas LV (Louis Vuitton) di luar negeri. Pada saat di bandara lolos pengawasan, karena belinya cuma satu dua dan diakui miliknya. Padahal mau dijual. Nah itu kan susah,”tuturnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, memutuskan menghapus PPnBM bagi barang-barang non otomotif tersebut. Namun, untuk menutupi potential loss yang ada, pemerintah mengambil kebijakan menaikkan tarif pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas impor yang dihapuskan pengenaan PPnBM-nya menjadi 10 persen, dari yang semula 7,5 persen.

Menurut Bambang, kebijakan menaikkan PPh 22 impor terhadap barang-barang tersebut, juga dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri dan menekan arus impor. Pihaknya pun optimis, akan ada kompensasi penerimaan dari kebijakan tersebut.

“Jadi yang awalnya dikenakan PPnBM sebesar 40 persen itu dihapuskan. Tapi tetap akan dikenakan PPh 10 persen. Kenapa 10 persen, ya kita matching-kan saja dengan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen,”paparnya.

Sementar a itu, lanjut Bambang, bagi barang-barang di luar non otomotif, tetap dikenakan PPnBM. Barang-barang tersebut antara lain, hunian mewah seperti apartemen, pesawat terbang, helikopter, balon udara, kapal pesiar, yacht. Menurut dia, penerimaan pajak dari objek-objek PPnBM tersebut, cukup efektif karena relatif mudah untuk dilakukan pengawasan.

“Objek PPnBM ini adalah barang-barang yang hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan sangat tinggi. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status dan barang tersebut bukan barang kebutuhan pokok,”imbuhnya. (ken/r4)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys