Ketik disini

NASIONAL

Diam-Diam KPK Limpahkan Kasus Hambalang

Bagikan

* Termasuk Berkas Politikus PDIP

JAKARTA – Pengembangan kasus korupsi megaproyek Hambalang diam-diam dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Pelimpahan itu pun mematik reaksi karena dikhawatirkan sejumlah nama yang sudah disebut perannnya bakal lolos dari jeratan korupsi.

Pimpinan KPK Johan Budi beralasan pelimpahan kasus yang telah menyeret sejumlah pejabat itu bagian dari trigger mechanism. Sesuai undang-undang, KPK memang punya fungsi trigger mechanism atau menstimulus pemberantasan korupsi pada lembaga-lembaga lain agar lebih efektif dan efisien.

Informasi yang berkembang, pelimpahan ini atas inisiatifA� Taufiequrahman Ruki. Namun hal itu dibantah Johan. Dia menyebut pelimpahan terjadi pada Februari saat pimpinan sementara (Johan Budi, Taufiequrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji) belum dilantik. Johan mengaku semua bahan dan bukti-bukti penyelidikan perkara itu telah diserahkan ke KPK. Termasuk yang terkait dengan politikus PDIP Olly Dondokambey.

Sebagaimana diketahui, KPK sudah pernah menyita sejumlah furnitur dari tangan Olly. Barang itu diduga pemberian terkaitan kasus Hambalang. Berdasarkan putusan perkara Teuku Bagus M. Noor (Direktur Operasional PT Adhi Karya), Olly juga disebut menerima uang suap berkaitan dengan kapasitasnya sebagai anggota badan anggaran.

Nah, di sinilah muncul kekhawatiran jika pelimpahan perkara Hambalang ke Kejagung bakal tidak akan menyentuh Olly. Apalagi KPK sudah punya pengalaman buruk ketika melimpahkan kasus Budi Gunawan. Saat itu perkara Budi Gunawan yang dilimpahkan ke Kejagung malah diserahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Perkara itu pun kini menguap tanpa kejelasan.

Peneliti Indonesia Corruption Watch Tama S Langkun mengatakan publik memang layak khawatir dengan tindak lanjut penanganan Hambalang di Kejagung. Sebab menurut dia selama ini kinerja lembaga Adhyaksa itu masih belum terlihat.

Ditambah lagi figur Jaksa Agung dari parpol bisa memunculkan kekhawatiran jika pengembangan Hambalang tidak akan menyentuh nama-nama politisi yang satu koalisi.

“Kami minta Kejagung serius menangani perkara ini. Harusnya ini jadi momentum untuk menunjukkan bahwa mereka (kejaksaan) bisa melakukan pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran tersebut, Johan bergeming. Menurut dia fungsi koordinasi dan supervisi bakal dilakukan instansinya untuk mengawal penyidikan kasus Hambalang tersebut.

“Sebagai lembaga penegak hukum, kami harus sinergi,” kilah Johan.

Kekhawatiran itu memang bisa saja terjadi. Apalagi saat ini tersangka baru yang ditetapkan Kejagung dalam perkara Hambalang bukan orang-orang penting. Pada Rabu (11/6), Kejagung baru sebatas menetapkan dua tersangka untuk kasus Hambalang.

Dua tersangka itu ialah Rino Lade (Direktur Utama PT. Artha Putra Arjuna, mantan Mantan Direktur Utama PT. Suramadu Angkasa Indonesia). Selain itu Kejagung juga menetapkan Brahmantory (Mantan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Kemenpora).

Kapuspenkum Kejagung Tony Spontana mengatakan penetapan keduanya bagian dari hasil penyelidikan KPK yang telah dilimpahkan ke Kejagung. Menurut dia terjadi penyimpangan prosedur dalam lelang.

“Pembayarannya dilakukan 100 persen. Padahal pengadaan belum selesai dilaksanakan,” katanya. (gun/sof/r7)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *