Ketik disini

Praya

Jaksa Siapkan Pemanggilan Ketiga

Bagikan

*Untuk Dua Saksi Kunci

PRAYA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya akan menyiapkan surat pemanggilan ketiga kali untuk Bupati HM Suhaili FT dan Kadis PU HL Rasyidi. Peran kedua pejabat ini sebagai saksi kunci persidangan terdakwa HL Muhammad Putrie yang juga Kadis Budpar Loteng.

“Senin lusa surat kita layangkan. Mudah-mudahan panggilan ketiga ini bisa dipenuhi,” kata Kasi Pidum Kejari Praya Muslim, kemarin.

Pada panggilan pertama dan kedua, lanjutnya, saksi bersangkutan tidak di tempat. Untuk bupati berada di luar daerah, sedang kadis PU di luar negeri. Kendati demikian, pihaknya mengaku memahami kedua pejabat ini memiliki kesibukan tinggi.

Namun, bagi Muslim keterangan Bupati dan Kadis PU menjadi kunci meluruskan berbagai permasalahan yang menyangkut kebijakan penertiban dan relokasi di Pantai Kuta. Khususnya menyangkut dugaan perusakan hotel Lombok Baru milik Minarni.

“Kalau kedua saksi tidak mengindahkan lagi pemanggilan ketiga itu, maka kami terpaksa menyerahkan keputusan selanjutnya kepada mejelis hakim,” kata Muslim.

Artinya, saksi menjadi tanggung jawab majelis hakim. Apakah dibiarkan begitu saja lalu melanjutkan agenda sidang lainnya atau dilakukan pemanggilan paksa. “Kita tunggu saja perkembangannya,” kata Muslim.

Diakui, pemanggilan orang nomor satu di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu sebagai konsekuensi penerbitan SK menyangkut tata laksana dan tugas tim relokasi dan penertiban Pantai Kuta.

“Kita bukan berharap lagi, kalau bisa wajib hadir. Karena keterangan bupati sangat kita butuhkan,” serunya.

Total saksi dalam persidangan Putrie, tambah Muslim, ada 30 orang. 12 orang di antaranya telah dimintai keterangan. Khususnya, pemilik hotel Lombok Baru Minarni dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Kita berharap persidangan ini cepat selesai. Paling tidak sebelum Lebaran sudah ada putusan. Kita tidak ingin berlama-lama,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Muslim, keterangan kedua saksi kunci ini sangat penting. Selama mereka tidak menghadiri sidang sebagai saksi, selama itu sidang terus ditunda-tunda hingga menambah waktu.

Sementara itu, terdakwa HL Muhammad Putrie memahami kesibukan bupati. Kendati demikian, ia yakin bupati tetap memberikan pembelaan sesuai Perda RT/RW Nomor 7 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.(dss/r11)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *