Ketik disini

NASIONAL

12 Ribu Desa Masih a�?Gelapa�?

Bagikan

JAKARTA – Peningkatan infrastruktur listrik, menjadi salah satu persoalan yang diharapkan mampu terbantu dengan adanya aliran dana desa. Pasalnya, pemerintah mentargetkan penambahan jaringan listrik baru di lima ribu desa di berbagai wilayah Indonesia. Di beberapa kabupaten, dana desa sendiri sudah mulai turun.

Deputi Bidang Kordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Wahnarno Hadi menjelaskan, kebijakan diambil itu berdasarkan pengalaman sebelumnya. Saat program PNPM (Penanggulangan Nasional Pemberdayaan masyarakat) digulirkan pemerintahan SBY, 80 persen dana yang digunakan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur. “Tak terkecuali untuk pembangkit listrik,” ujarnya di Jakarta kemarin (14/6).

Selain itu, juga berdasarkan pasal 9 UU No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Priorotas Penggunaan Dana Desa. Di situ dikatakan bahwa salah satu prioritasnya adalah pembangunan dan pengelolaan energi mandiri guna mencukupi kebutuhan energi pada masing-masing desa. Kendati demikian, pemerintah tidak akan mengintervensi jauh program yang dipilih masyarakat dalam memanfaatkan kucuran dana desa.

Di daerah, listrik masih menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan. Masih ada banyak masyarakat yang belum menikmatinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir tahun 2014, dari total 74.093 desa di Indonesia, 15,4% atau lebih dari 12 ribu desa di antaranya belum teraliri listrik. Angka tersebut hanya turun sedikit dibanding tahun 2011, yang mencapai 14 ribu desa lebih. Itu artinya, dalam kurun waktu tiga tahun (2011-2014), pemerintah hanya mampu membangun jaringan listrik baru di dua ribu desa.

Terlepas dari adanya dana desa, pemerintahan Jokowi sendiri sudah menargetkan untuk membangun jaringan listrik di lima ribu desa di Indonesia secara bertahap. “Di mulai dengan tahun ini sebanyak 500 desa, dan akan ditingkatkan setiap tahunnya” imbuhnya. Dalam realisasinya, pemerintah akan mengkordinasikan beberapa lembaga dan kementerian terkait. Mulai dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kementerian ESDM, Bappenas, dan lainnya. “Tidak menutup kemungkinan, pihak swasta juga akan kita ajak.

Berdasarkan UU Dana Desa, dalam situasi perekonomian negara normal, setiap desa akan mendapatkan kucuran dana segar sebesar Rp. 1,4 Miliyar pertahun. Sementara untuk tahun ini, angkanya hanya sekitar Rp. 750 juta per desa per tahunnya. Hingga bulan Mei, sudah 384 dari 434 kabupaten/kota yang sudah menerima dana desa.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Syamsuddin Hamid mengakui, banyaknya desa di wilayahnya yang belum teraliri listrik banyak menghambat perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan listrik. “Supaya mendongkrak perekonomian,” pungkasnya. (far/end/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys