Ketik disini

Ekonomi Bisnis Headline

BPJS KT Kenalkan Program pada PBPU

Bagikan

MATARAM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (KT) dalam persiapan menuju operasional penuh 1 Juli 2015, terus melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu penyaluran iuran gratis selama tiga bulan kepada 500 pekerja bukan penerima upah (PBPU) di Mataram melalui program tanggung jawab sosial lingkungan. Tenaga kerja bukan penerima upah tersebut di antaranya, pedagang kaki lima, tukang ojek, petani, dan pekerja sektor informal lainnya.

Wakil Gubernur NTB H Muh Amin mengatakan, pengadaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah tanggung jawab negara dan wajib diperhatikan demi kepentingan masyarakat, baik di sektor formal dan informal. Sudah banyak negara mengadakan program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, program jaminan sosial ketenagakerjaan harus diperkenalkan kepada masyarakat.
a�?Karenanya sosialisasi harus terus dilakukan agar program ini dipahami masyarakat,a�? kata Amin.

Amin berharap, program ini dijalankan dengan sebaik-baiknya agar masyarakat bisa menikmatinya. Sebagai negara berkembang yang mengalami keterbatasan keuangan, program jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilakukan secara bertahap. Lantaran penjaminan didanai oleh peserta termasuk para pekerja mandiri.

a�?Ini dimaksudkan agar mereka punya kepastian instrumen publik, untuk mencegah timbulnya kemiskinan baru,a�? katanya.

Disebutkan, pengentasan kemiskinan di daerah ditargetkan 2 persen per tahun. Melalui program terobosan seperti ini diharapkan dapat mencegah munculnya kemiskinan struktural. Maksudnya kemiskinan tersebut tidak diwariskan dari keluarga yang miskin kepada anak-anaknya.

a�?Kemiskinan ini yang ingin kita tuntaskan melalui program jaminan sosial,a�? harap Amin.
Kepala BPJS KT Kanwil Banusra IGN Suartika menuturkan, sebagaimana amanat undang-undang SJSN nomor 40 tahun 2004, maka seluruh pekerja yang berjumlah kurang lebih 110 juta akan dilindungi risiko sosialnya. Sebanyak 70 juta diantaranya merupakan pekerja informal atau PBPU.

a�?Bagi PBPU wajib mengikuti dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). Untuk dua program lain yaitu Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) sifatnya sukarela,a�? kata Suartika dalam jumpa pers pada sejumlah wartawan.

Suartika menuturkan, para PBPU ini akan memperoleh kemudahan dalam proses pendaftaran melalui online yang membutuhkan E-KTP dan nomor handphone. Sehingga keikutsertaan para PBPU ini dalam program jaminan sosial diharapkan menciptakan kenyamanan dan produktivitas pekerja karena adanya perlindungan terhadap kemungkinan risiko sosial yang terjadi.

Iuran bagi PBPU, kata dia, dengan UMK Rp 1,4 juta di Mataram dibebankan sebesar Rp 16.265 per bulan. Dengan nominal tersebut, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapat biaya pengobatan sebesar Rp 20 juta setiap kasus, dan mendapatkan santunan jika meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebesar Rp 67,4 juta.

a�?Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, ahli warisnya akan mendapat santunan dari program JK sebesar Rp 21 juta,a�? papar Suartika.

Dalam kesempatan yang sama, BPJS KT Kanwil Banuspa melalui Kantor Cabang Mataram juga melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menyambut Ramadan. Sebanyak 4.000 paket sembako yang berisi beras 5 kilogram (kg), minyak goreng 2 liter, gula pasir 2 kg dengan senilai Rp 115 ribu per paket, dijual Rp 57.500 per paket. Disamping itu juga diserahkan santunan kematian kepada ahli waris dan juga penyaluran beasiswa kepada anak para pekerja peserta BPJS KT yang berprestasi. (ewi/r4/*)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys